DPRD Asahan Akan Awasi dan Dukung Penyelenggaraan Penanganan Covid19 di Kabupaten Asahan

DPRD Asahan Akan Awasi dan Dukung Penyelenggaraan Penanganan Covid19 di Kabupaten Asahan
Siaran Pers Anggota DPRD Kabupaten Asahan terkait penanganan Covid19 di Kabupaten Asahan
Rabu, 15 April 2020 19:56 WIB
Penulis: Bayu Sahputra
ASAHAN-Menyikapi tentang penyelenggaraan Penanganan Covid19 di Kabupaten Asahan, DPRD Kabupaten Asahan menyampaikan adanya permasalahan di lapangan yang nyampai ke DPRD Kabupaten Asahan.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD yang diwakili oleh 7 Fraksi di DPRD Kabupaten Asahan kepada awak media saat menggelar konferensi pers di ruang Komisi D, DPRD Kabupaten Asahan, Rabu (15/4/2020).

Adapun permasalahan tersebut seperti pelayanan penanganan Covid19 di RSUD H. Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran yang dianggap kurang siaga. Sebab, sebelumnya pernah terjadi terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Fraksi Golkar Rippy Hamdani, MSi yang pernah ingin melakukan rapid test namun tidak terlayani di RSUD tersebut.

"Kita akan sikapi dan mengawasi terus penanganan Covid19 di Kabupaten Asahan," sebut Jubir DPRD Kabupaten Asahan Irwansyah Siagian.

Irwansyah mengatakan, bahwa dengan adanya penyebaran Covid19 masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kabupaten Asahan dipinta untuk Stay At Home. Dari itu Irwansyah mengatakan akan banyak dampak dan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat.

"Masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah. Akibat dari ini masyarakat mengeluh terkait kondisi ekonomi mereka," bebebrnya.
Ads

Terkait penanganan Covid19 di Kabupaten Asahan yang terbentuk menjadi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten, DPRD Asahan menilai belum ada realisasi yang dilakukan dari angggaran yang sudah ditetapkan.

"Kita akan meminta agar pemerintah daerah agar cepat merealisasikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako. APD seharusnya di bagikan kepada tenaga medis termasuk puskesmas dengan merata hingga ke pelosok Asahan. Isentif pun juga harus direalisasikan kepada tenaga medis," ujar Irwansyah.

Irwansyah mengaku bahwa DPRD Asahan belum tau seperti apa format anggaran Covid19, dari itu DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Ketua beserta beberapa pengurus dan anggota Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Asahan pada Kamis (16/4/2020) pukul 09.00 wib.

"DPRD Asahan Konsisten dan Komitmen terkait penanganan Covid19, kita sudah melakukan beberapa hal seperti membantu masyarakat termasuk mengkritik Dinas terkait yang menurut kami belum maksimal, namun tidak kami Espos karena kami tidak mau perbuatan kami itu dianggap Ria," terang Irwansyah.

Selain itu, Irwansyah juga menuturkan bahwa DPRD Asahan bekerja sesuai fungsi Undang-undang yang mengatur bahwa DPRD membidangi pengawasan penanganan Covid19. "Kami akan berjuang dengan jalur formal legislatif. Kami akan panggil pihak terkait yang melenceng dan yang tidak bekerja maksal. Kami juga akan perjuangkan masyarakat," ujarnya.

Irwansyah juga merencanakan akan mengusulkan agar Insan Pers di Kabupaten Asahan juga turut diperhatikan dalam dalam penanganan Covid19.

Kemudian di tempat yang sama Rippy Hamdani, MSi perwakilan dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Asahan mengucapkan terimakasih atas terbentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Asahan.

Rippy juga mengapresiasi terkait adanya tanggapan dari Pemkab Asahan yang telah berupaya membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 di Kabupaten Asahan.

"Namun tim Gugus di Kabupaten Asahan masih belum sesuai yang kami inginkan, kami mau tim gugus cepat bekerja agar mata rantai Covid19 di Kabupaten Asahan dapat terputus. Kami akan berikan masukan serta tetap mengawasi dan mendukung tim gugus ini," ujar Rippy.

Menurutnya, berdasarkan dengan Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang realokasi anggaran bisa melalui perkada tanpa pembahasan melalui DPRD. Namun DPRD berfungsi mengawasi sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu Rippy juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Insan Pers yang telah turut andil dalam memerangi Covid19 terkhusus di Kabupaten Asahan melalu pemberitaan dan publikasi.

Senada dengan Anggota DPRD Asahan Fraksi PAN, Sadad Nasution, bahwa Politisi tersebut juga merasa ada tanggung jawab dalam penanganan Covid19.

"Kami berharap Jubir Gugus tugas harus transfaran masalah anggaran serta harus memiliki data yang akurat. Untuk pelayanan di RSUD HAMS Kisaran kiranya hal ini harus bisa ditindaklanjuti. Dirut harus profesional dalam menjalankan tugasnya, kalau masalah capek semuanya pun capek. Pada intinya kita harus komitmen bekerja. Berkaitan dengan anggaran DPRD Asahan keluarkan anggaran 1,2 Milyar Rupiah untuk penanganan Covid19 di Kabupaten yang kita cintai ini," jelasnya.

Kemudian Ilham Sarjana Fraksi PPP mengatakan bahwa Pemerintah Daerah harus lebih jeli dan sigap dalam memerangi Covid19.

"Kami memandang wabah sudah berjalan cukup lama, maka dari itu Gugus tugas harus lebih tanggap lagi dalam penanganan Covid19. Kami akan mendukung kegiatan Pemda dalam hal ini," kata Ilham.

Ilham mengatakan bahwa tertera dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang becana dan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam pemenuhan penjaminan kebutuhan dasar. Dari itu Ilham sangat mendukung Pemkab Asahan untuk merealisasikan Undang-undang tersebut.

"Dengan senantiasa kami siap mendukung dan memberikan masukan kepada Pemkab Asahan dalam menjalankan undang-undang nomor 24 tahun 2007," ujarnya.

Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan Rosmansyah, STp menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Asahan rela tidak menempah baju dinas untuk tahun ini. Dana tersebut dialihkan untuk penanganan Covid19.

"Kita sama-sama ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Asahan, kita akan perhatikan dan tetap peduli kepada masyarakat Asahan," pungkasnya.*
Editor : Sisie
Kategori : Pemerintahan, Umum, Gonews Group, Asahan, Sumatera Utara
www www