Home >  Berita >  Sibolga
Walikota Sibolga Buka UKW PWI Sumut Angkatan XXX

Atal S Depari: Kompetensi Untuk Menjaga Kehormatan Wartawan

Atal S Depari: Kompetensi Untuk Menjaga Kehormatan Wartawan
Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk bersama Wabup Tapteng Darwin Sitompul mengulosi Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari dan Ketua PWI Sumut Hermansjah SE usai pembukaan UKW di Pandan Tapteng.
Rabu, 04 Maret 2020 20:31 WIB
Penulis: Zul/Ril
PANDAN - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari menekankan pentingnya kompetensi untuk menjaga profesi dan kehormatan wartawan.

Memang, kualitas pengetahuan,wawasan dan keterampilan seorang wartawan sangat dibutuhkan dan terus ditingkatkan untuk menghadapi perkembangan yang terus terjadi.

"Yakinlah, pers itu tidak akan pernah mati karena informasi itu tetap dibutuhkan", kata Atal S Depari pada pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXX/2020 di Sibolga/Tapanuli Tengah. UKW tersebut secara resmi dibuka Walikota Sibolga H. Syarfi Hutauruk di Hotel PIA Pandan Tapanuli Tengah, Rabu (4/3/2020).

Hadir saat itu Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Wakil President Direktur/CEO PT. Agincourt Resources Tim Duffy, Senior Manager Coorporate Communication PT. Agincourt Resources Katerina Siburian, Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul,Kapolres Tapteng AKBP Sukaman, dan unsur Forkopimda Sibolga-Tapteng.

Dalam sambutannya, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk mengapresiasi pelaksanaan UKW di Sibolga/Tapteng sehingga secara perlahan-lahan wartawan Sibolga/Tapteng kompeten.

Wartawan yang kompeten, kata Syarfi, dapat berperan dan berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Dengan tulisan wartawan kompoten, tentunya dapat mendorong partisipasi masyarakat mendukung pembangunan sekaligus kritikan konstruktif dan solutif.

Syarfi mengakui, pernah mengalami hal pahit berhubungan dengan wartawan.Tulisan mereka berkali kali diingatkan jangan sembarangan membuat berita tanpa memedomani UU Pers dan KEJ.

"Saya berkomitmen dalam menghadapi pers menghindari tindakan kekerasan atau premanisme sebagaimana terjadi di beberapa daerah lain. Saya tempuh lewat prosedur dengan mengadukan berita yang dinilai melanggar UU Pers dan KEJ ke Dewan Pers," tegas Syarfi.

Akhirnya, keluar keputusan Dewan Pers bahwa pemberitaan media tersebut melanggar hukum. Namun, dia tidak melanjutkan mempidanakan wartawan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Ads
www www