JAKARTA – Anggota Kepolisian dari Polsek Menteng terlihat mondar-mandir di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (9/1). Penjagaan ketat itu diduga lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menggeledah markas partai berlambang banteng itu.
Saat dikonfirmasi petugas kepolisian itu tidak berkenan memberikan komentarnya terkait adanya Polsek Menteng di Kantor DPP PDIP. Sementara, seorang anggota keamanan PDIP, Buri juga tidak ingin berkomentar banyak mengenai adanya aktifitas di Kantor DPP PDIP. “Wah saya kurang tahu," singkat Buri di lokasi, Kamis(9/1).
Pantauan JawaPos.com di lapangan awak media sudah ramai di depan Kantor DPP PDIP. Mulai dari awak media televisi, cetak, daring hingga radio. Beberapa mobil pun keluar masuk di Kantor DPP PDIP. Namun mereka hanya tancap gas tidak bersedia turun mobil. Sementara pintu gerbang DPP PDIP juga terkunci rapat dengan gembok.
Bantah Halangi Petugas KPK
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah), didampingi oleh Ketua Bappilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto (kiri), bersama Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan), saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDIP di Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan diduga terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Caleg PDIP. Namun dia belum bisa berkata banyak karena masih menunggu aparat bekerja. “Informasinya seperti itu ya makanya kita lihat dulu seperti apa, tapi yang jelas berikan kesempatan aparat penegak hukum untuk mengurai kasusnya,” kata Djarot di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). Dalam kesempatan ini, Djarot juga membantah PDIP menghalangi upaya penggeledahan KPK di kantor DPP PDIP. Menurutnya, KPK tidak memiliki bukti kuat untuk melakukan penggeledahan. “Enggak (menghalangi), informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat, surat tugas, terus dan sebagainya,” jelasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan partainya mendukung proses penegak hukum. Serta tidak akan melakukan intervensi apapun. "Siapapun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas. Oknum-oknum dan itu tidak mewakili partai, individu itu anggota entah kader pasti kita akan kasih sanksi yang tegas," imbuhnya. Sementara itu, saat disinggung terkait adanya keterlibatan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap ini, Djarot belum bisa memastikan. “Saya belum tahu,” tukasnya. Sebelumnya, komisioner KPU Wahyu Setiawan terjaring OTT KPK pada Rabu (8/1) siang. KPK menduga telah terjadi pemberian dan penerimaan suap. “Iya benar, Komisioner KPU atas nama WS (Wahyu Setiawan),” kata Ketua KPK Firli Bahuri dikonfirmasi, Rabu (8/1). Firli menyampaikan, tim satgas penindakan KPK turut meringkus pemberi dan penerima suap dalam operasi kedap tersebut. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci terkait penerimaan suap tersebut. “Pemberi dan penerima suap kita tangkap” terang Firli. KPK juga turut mengamankan seorang politikus dalam OTT terhadap Wahyu Setiawan. Namun, belum diketahui sosok politikus tersebut. “Saya dapat infomasi empat orang yang disebutkan hanya WS, ada politikus siapa namanya, saya belum dapat namanya,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/1) malam.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan diduga terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Caleg PDIP. Namun dia belum bisa berkata banyak karena masih menunggu aparat bekerja. “Informasinya seperti itu ya makanya kita lihat dulu seperti apa, tapi yang jelas berikan kesempatan aparat penegak hukum untuk mengurai kasusnya,” kata Djarot di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). Dalam kesempatan ini, Djarot juga membantah PDIP menghalangi upaya penggeledahan KPK di kantor DPP PDIP. Menurutnya, KPK tidak memiliki bukti kuat untuk melakukan penggeledahan. “Enggak (menghalangi), informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat, surat tugas, terus dan sebagainya,” jelasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan partainya mendukung proses penegak hukum. Serta tidak akan melakukan intervensi apapun. "Siapapun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas. Oknum-oknum dan itu tidak mewakili partai, individu itu anggota entah kader pasti kita akan kasih sanksi yang tegas," imbuhnya. Sementara itu, saat disinggung terkait adanya keterlibatan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap ini, Djarot belum bisa memastikan. “Saya belum tahu,” tukasnya. Sebelumnya, komisioner KPU Wahyu Setiawan terjaring OTT KPK pada Rabu (8/1) siang. KPK menduga telah terjadi pemberian dan penerimaan suap. “Iya benar, Komisioner KPU atas nama WS (Wahyu Setiawan),” kata Ketua KPK Firli Bahuri dikonfirmasi, Rabu (8/1). Firli menyampaikan, tim satgas penindakan KPK turut meringkus pemberi dan penerima suap dalam operasi kedap tersebut. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci terkait penerimaan suap tersebut. “Pemberi dan penerima suap kita tangkap” terang Firli. KPK juga turut mengamankan seorang politikus dalam OTT terhadap Wahyu Setiawan. Namun, belum diketahui sosok politikus tersebut. “Saya dapat infomasi empat orang yang disebutkan hanya WS, ada politikus siapa namanya, saya belum dapat namanya,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/1) malam.