Home >  Berita >  Peristiwa

Ombudsman RI Perwakilan Sumut Minta Dinas PMD Tindak Kades Melanggar Ketentuan APBdes

Ombudsman RI Perwakilan Sumut Minta Dinas PMD Tindak Kades Melanggar Ketentuan APBdes
Minggu, 29 Desember 2019 14:38 WIB
Penulis: Ibnu Sakti Nasution
PALAS-Ombudsmen RI Pwrwakilan Sumut meminta Pemkab Palas jangan membiarkan pemerintahan desa tidak memampangkan papan informasi tentang penggunaan dana desa atau APBDes.

Pemkab Palas harus bertindak tegas terhadap para kepala desa yang tidak memampangkan informasi APBDes dengan tindakan tegas berupa pemberian sanski tegas ," tegas Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada wartawan melalui pesan Wahtshapp, Minggu (29/12/2019).

Menanggapi adanya sekitar enam puluh persen pemerintah desa yang tidak menjabarkan papan informasi .Abyadi Siregar mengatakan, Pemkab Palas melalui Dinas PMD , tidak cukup hanya sekadar mengingatkan para kepala desa. Tapi harus memberi sanksi.

Bahkan bila perlu, lanjut Abyadi , dilakukan proses audit penggunaan dana desanya. Bisa juga dengan meminta aparat hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk turun melakukan pemeriksaan secara hukum. Ini penting utk memastikan agar penggunaan dana desa itu tidak disalahgunakan.
Ads

"Pemkab Palas tidak cukup hanya sekadar mengingatkan. Tapi bila perlu, proses hukum kepala desa yang tidak mau transparan dalam penggunaan dana desa," tegas Abyadi lagi.

Menurut abyadi Siregar, bila Pemkab Palas tidak mau bertindak tegas, itu bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. "Karena bisa saja masyarakat menduga pejabat di Pemkab atau Dinas terkait yang membidangi realisasi dana desa berkonspirasi untuk menyelewengkan dana desa secara berjemaah," ungkapnya.*
www www