JAKARTA - Perang dagang antara China dengan Amerika Serikat diprediksi bakal mempengaruhi ekonomi global, termasuk Indonesia. Demikian diungkapkan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana saat menjadi narasumber Dialetika Demokrasi dengan tema ‘Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

"Resesi ekonomi Global dipastikan bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia. Hanya saja, seberapa besar dampaknya itu, kita belum mengetahuinya," kata Elviana.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, yang juga menjadi narasumber menilai, pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan hanya 2,8% sampai 3%, menunjukkan gejala-gejala kurang baik dan kurang menggembirakan bagi Indonesia.

"Efek dari pada perang dagang China yang akibatnya juga akan berimbas kepada negara kita," kata Darmadi.

Untuk iotu, politisi PDIP ini berharap, persoalan ini bisa cepat bisa diantisipasi oleh pemerintahan Indonesia. "Sebenarnya kita harus lebih melihat apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Karena pertumbuhan ekonomi kita juga ternyata juga cukup berat sampai saat ini,” paparnya.

Darmadi berpendapat, pertama tidak mengandalkan pada market Indonesia sendiri. "Tentu ini juga bukan satu pekerjaan yang mudah. Apalagi di DPR terakhir terakhir ini, kita akan banyak membahas tentang kerjasama ekonomi," urainya.

Contoh sekarang yang sedang terjadi Indonesia – Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). "Dari kajian-kajian kita sudah lihat, bahwa sebetulnya ini akan menambah banyak devisit buat kita. Dimana kemampuan ekspor Australia ke Indonesia jauh lebih besar dibanding kemampuan ekspor Indonesia ke Australia,".

Belum lagi dihitung mengenai pengaruh tarif terhadap kinerja ekspor. Setelah diteliti ternyata tidak ada pengaruh. Artinya kalau tarif diturunkan Indonesia ekpornya ke Australia tidak akan meningkat juga. Karena lebih banyak hambatan non tarif. "Artinya kesiapan eksportir kita untuk menembus Australia, itu juga untuk menembus badan karantina Australi, SPS nya dan sebagainya itu juga kurang begitu bisa memadai," tandas Darmadi.

Pemerintah kata Dia, harus betu-betul membatasi impor. "Industri-industri yang hasil produksinya tidak bisa diproduksi dalam negeri mestinya jangan di terbitkan izin impornya, itu dari sisi impor.***