Home >  Berita >  Peristiwa

300 Mahasiswa Desak Kejatisu Naikkan Status Bupati Madina Jadi Tersangka

300 Mahasiswa Desak Kejatisu Naikkan Status Bupati Madina Jadi Tersangka
300 massa yang tergabung dalam IMA TABAGSEL geruduk Kantor Kejatisu dan menuntut status Bupati Madina menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek Tapisan Raja Batu dan Tapian Siri-Siri di Madina.
Senin, 02 Desember 2019 15:42 WIB
Penulis: Anita
MEDAN-Sudah dua tahun kasus dugaan korupsi pada Pembangunan Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-Siri (TSS) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus berjalan. Namun, hingga saat ini status dari Bupati Madina, Dahlan Nasution masih menjadi saksi.

Untuk itu, sebanyak 300 mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (DPP IMA-TABAGSEL) kembali menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) yang berada di Jalan A.H Nasution, Senin (2/12/2019) mendesak Kejatisu segera menaikkan status Bupati Madina dari saksi menjadi tersangka.

"Kami meminta Kejatisu untuk memberikan kepastian hukum untuk menegakkan hukum terkait kasus mega proyek TRB dan TSS. Kami juga meminta Kejatisu untuk memberikan kepastian hukum terkait sudah ditetapkannya Kadispora Madina sebagai tersangka dalam dugaan korupsi mega proyek TRB dan TSS, dimana salah satu dugaannya adalah telah selesainya kegiatan pembangunan baru tiba-tiba muncul anggaran dalam APBD," teriak Penanggung Jawab Aksi, Rahman Simanjuntak secara lantang di depan kantor Kejatisu yang dijaga sejumlah petugas Kejatisu dan puluhan personil kepolisian.

Aksi yang berjalan selama satu jam ini dan menyebabkan ruas jalan macet dimana jalan yang menuju arah Simpang Pos ditutup sementara dan dialihkan menjadi dua jalur di jalan arah menuju Amplas.
Ads

Sambung Rahman, masalah hukum di sini sudah tak bisa ditolerir lagi. Menurutnya dalam kasus ini ada yang janggal. "Kalau hanya bermain mata kita tidak mau itu. Jika Kejatisu tidak tanggap maka akan kita laporkan ke Kejagung. Untuk itu kita harapkan sudah sejauh mana kasus ini berjalan. Sebab rakyat sudah menderita di atas korupsi yang dilakukan Pemerintah Madina," terang dia seraya menyerukan agar penegak hukum untuk lawan kasus ini.

Tak sampai disitu, Rahman dan ratusan mahasiswa tersebut menuntut Kejatisu untuk memanggil dan menetapkan saudara inisial R yang diduga selaku PKK pekerjaan Aek Singolot. Sebab pihaknya menduga Kejatisu melindungi PKK pekerjaan bantaran Aek Singolot dimana ditemukan proyek pendahuluan bantaran Aek Singolot dikerjakan sebelum anggaran dikeluarkan sama dengan PKK lainnya yang sudah ditersangkakan.

"Kami minta Kejatisu supaya mempercepat proses persidangan untuk Kadis PUPR dan kroninya terkait problem kasus TRB dan TSS," jelas dia.

Mewakili Kejatisu, Alot Sianturi dan dua orang pegawai dari Kejatisu lainnya memohon maaf bila pihaknya tidak langsung memberikan tanggapan akan aksi mahasiswa tersebut. Karena pihaknya harus berkoordinasi dahulu, lantaran pimpinan Kejatisu mengadakan raker kejaksaan di Bogor dan itu seluruh Indonesia.

"Tapi kami akan terima ini dan secara lisan akan kami sampaikan kepada pimpinan. Karena kami tidak kompeten akan hal ini. Jadi pernyataan dari mahasiswa ini akan kita sampaikan langsung," pungkasnya.

Setelah melakukan diskusi dengan pihak Kejatisu ratusan massa yang tergabung dalam DPP IMA TABAGSEL tersebut membubarkan diri dan rencananya juga akan menggelar aksi di Pengadilan Negeri Medan.*
Editor : Zizi
Kategori : Peristiwa, Umum, Hukrim, Gonews Group, Medan, Sumatera Utara
www www