MEDAN - Upaya penanggulangan HIV AIDS di Sumatera Utara mengalami berbagai kendala, di antaranya masalah anggaran dan juga belum adanya lembaga koordinasi di Kabupaten/Kota.

"Tahun ini kami menerima Rp200 juta dari 1,8 Miliar yang kami anggarkan. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan tahun 2018, cair sebanyak Rp300 juta. Koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS masih belum berjalan dengan baik," ujar Ketua Harian. Ahmad Ramadhan, Kamis (28/11/2019) di Sekretariat KPA Jalan Veteran.

Selain itu, tantangan lain adalah masih belum maksimalnya penemuan kasus HIV dan AIDS dan ODHA yang harus mendapatkan Care, Support, dan Treatment (CST).

"Masalah-maslah ini tentu perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak baik jajaran pemerintahan maupun masyarakat secara komprehensif," katanya.

Momentum peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) 2019 ini, lanjutnya hendaknya mendorong semuanya untuk menghindari semua faktor risiko penularan HIV dan memberanikan diri untuk mengetahui status HIV-nya demi mendapatkan treatment yang lebih dini sehingga penularan dapat ditanggulangi lebih cepat dan kehidupan sosialpun akan berjalan dengan normal.

"Untuk itu, tepat sekali tema peringatan HAS Tahun 2019 yang bertajuk Bersama Masyarakat Meraih Sukses. Melalui tema kita harap seluruh masyarakat ikut serta dalam pencapaian Sukses 3 Zero pada tahun 2030. Tidak adanya Infeksi HIV yang baru, tidak adanya stigma dan diskriminasi dan tidak adanya orang yang meninggal karena HIV," pungkasnya.

Terkait anggaran, Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Sumut NG Hikmet mengatakan, KPA Nasional sudah dibubarkan oleh Kemenkes atas beberapa pertimbangan dan menyerahkan kepada pemerintah daerah.

"Artinya, kalau ada tidak ada reward dan kalau tidak ada tidak melanggar Undang-undang. Nah, asumsi saya mungkin keterbatasan dana ini mungkin karena KPA justifikasinya tidak kuat, dan kedua memang di akhir 2019 ada efisiensi anggaran di semua instansi pemerintahan. Sebagai contoh, di bidang saya saja ada potongan sebesar 30 persen," ujarnya.

Sementara itu, soal kasus, dari Januari hingga Oktober 2019, pihaknya telah memeriksa sebanyak 101.940 warga Sumut dan 2.087 diantaranya positif. "Dari jumlah ini diantaranya ada yang datang dengan kesadaran sendiri, dan ada juga yang tersugesti dari program Dinkes, Non Governmnet Organization (NGO) dan informasi lainnya.

Sementara itu, berdasarkan data Kumulatif dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (Sumut) kasus HIV hingga 2019 ada 4182 dan AIDS ada 5180 dengan jumlah total 9362 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Data sejak April-Juni 2019 dari Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA) Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa Sumut memiliki sebanyak 545 kasus yang menempatkan Sumut pada posisi ke 6 setelah Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan Papua.