BALI - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menyebut bukan soal nyali ketika Presiden Jokowi tak kunjung terbitan Perppu KPK.

"Itu istilahnya, ini bukan soal berantem, ini soal kemaslahatan. Ini biar Pak Jokowi betul-betul mengambil keputusannya secara objektif, nggak usah ditekan-tekan!" kata Jazilul di Bali, Jumat (15/11/2019) malam.

Beberapa saat sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Benny Kabur Harman menyinggung nyali Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul UU KPK hasil revisi yang ditentang banyak pihak.

Menanggapi hal itu, Jazilul menyatakan pemaklumannya terhadap pernyataan Benny, karena semua punya ukuran dan kewenangan masing-masing. Tapi, "Ya saling menghormatilah antar lembaga negara. Bukan soal bernyali tidak bernyali, semua diukur berdasarkan evaluasi arah ke depan,".

"Nah, Pak Jokowi kalau nggak punya arah ke depan juga nggak akan dipilih. Itu membuktikan Pak Jokowi punya arah," kata Jazilul.

PKB, kata Jazilul, mengajak seluruh pihak untuk bersabar dan menilai hasil dari UU KPK hasil revisi tersebut. Menurutnya, bagaimana bisa menilai jelek jika UU tersebut belum cukup dilaksanakan?.

"Jangan su'uzhon terus, istilah orang pesantren. Wong belum dijalani,!" ujar Jazilul.***