BALI - Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tiffatul Sembiring menyatakan, Indonesia memerlukan satu visi yang panjang dan berkesinambungan agar arah pembangunan Bangsa jelas, terarah dan tak sembarang berbelok tiap ganti kepemimpinan.

"Kalau nggak ada visi ini kan orang bingung semua. Pemimpinnya bingung, rakyatnya juga bingung. Kita mau kemana arahnya? Jadi _long term_-nya itu kita kemana?" kata Tiffatul saat menanggapi pertanyaan wartawan soal rencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di Bali, Jumat, (15/11/2019).

"Jangan memilih 5 tahun, atau 10 tahun (2 periode jabatan kepemimpinan, Red) berubah lagi, belok kiri, belok kanan," tukasnya.

Wacana menghidupkan kembali GBHN sedianya memang menjadi rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2014-2019 itu, Di MPR periode saat ini, kata Tiffatul, "kalau semuanya sepakat, bisa dilakukan,".

Fraksi PKS MPR RI, tegas Tiffatul, belum menyatakan resmi mengenai setuju atau tidak terkait rekomendasi yang juga menyinggung soal Amandemen Terbatas UUD 1945.

"Bersidang pun kita belum. Di periode ini, belom ada kita menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang lalu kan yang disepakati bersama itu adalah masalah Haluan Negara itu. Tapi apakah periode MPR berikutnya itu akan melanjutkan?" jelas Tiffatul.***