JAKARTA - DPP Partai Hanura tetap tegas mendukung pemerintahan Presiden Jokowi – Ma’ruf Amin, meski tidak dapat posisi Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Bahkan, menurut Ketua DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani, partainya tidak akan meminta-minta jabatan kepada Jokowi sebagai timbal balik dukungan pada Pemilu Presiden 2019 lalu.
Hal ini diungkapkan Benny Rhamdani, saat konfrensi pers terkait dengan sikap politik Hanura dan rumor kekecewaan sebagian kader atas terbentuknya kabinet baru Jokowi-Ma'ruf.
"Partai Hanura tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan," kata Benny Ramdhani di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Benny yang ditunjuk sebagai juru bicara Partai Hanura ini menambahkan, Partai Hanura tidak akan mengubah sikap politik, hanya karena tidak mendapatkan jabatan.
"Kami tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan dan pilihan politik ideologis kami hanya untuk mengejar jabatan nenteri atau wakil menteri," katanya.
Hanura kata Benny, akan tetap mendukung, meski tidak mendapatkan jabatan apapun.
Meskipun demikian Hanura siap bila Presiden Jokowi meminta kader Hanura terlibat dalam pemerintahan. "Tapi jika presiden yang meminta dengan syarat bahwa itu untuk kepentingan Bangsa, maka Partai Hanura akan menyerahkan kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu Presiden,” katanya. Beriukut 7 Point Sikap DPP Hanura Terkait dengan Dukungan ke Jokowi-Ma'ruf yang Ditandatangi Ketum Oesman Sapta: 1. Bahwa dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Jokowi-KH.Maruf Amin dalam Pilpres 2019 asalah benar-benar didasarkan pada Keyakinan dan Pilihan Politik Ideologis. 2. Keyakinan dan Pilihan Politik Idologis itu lebih kepada pertimbangan kepentingan negara dan bangsa, cita cita Proklamasi dan tujuan nasional dan masa depan 260 Juta Rakyat Indonesia. Presiden Jokowi, 5 tahun sebelumnya berhasil dengan pembangunan multi sektor yang dirasakan Rakyat Indonesia. Dan KH.Ma'ruf Amin dalam pandangan kami adalah Tokoh dan Ulama Besar Indonesia. 3. Bagi Partai Hanura, memiliki keyakinan dan pilhan Politik Ideologis, tidak mengenal istilah atau rumus tukar guling politik dan timbal balik kursi posisi Menteri. Terlebih secara prinsip, Partai Hanura menyadari bahwa pengangkatan Menteri atau Wakil Menteri, secara konstitusi sepenuhnya adalah Hak Prerogatif Presiden. 4. Kami tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan dan pilihan Politik Ideologis kami hanya untuk Mengejar jabatan Menteri atau Wakil Menteri. 5. Karena itulah, Partai Hanura tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan. Tapi Jika Presiden yang meminta dengan syarat bahwa itu untuk kepentingan bangsa, maka Partai Hanura akan menyerahkan Kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu Presiden. 6. Bagi Kami, Presiden telah Memilih kader-kader bangsa terbaik untuk menjadi pembantunya. Yang harus dilakukan adalah memberi support sepenuhnya dan bukan membebaninya. Pasca Pipres 2019 yang telah "membelah" masyarakat kita, Bagi Partai Hanura, ini momentum konsolidasi demokrasi semua kekuatan Rakyat menuju persatuan nasional indonesia. 7. Sehingga ada atau tidak dalam Kabinet Kerja Jilid 2, Partai Hanura tetap Tawa'dhu dan Istiqomah untuk mengawal dan tetap bersama Pemerintahan Jokowi-KH.Ma'ruf Amin. Jakarta, 30 Oktober 2019 Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang.***
Meskipun demikian Hanura siap bila Presiden Jokowi meminta kader Hanura terlibat dalam pemerintahan. "Tapi jika presiden yang meminta dengan syarat bahwa itu untuk kepentingan Bangsa, maka Partai Hanura akan menyerahkan kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu Presiden,” katanya. Beriukut 7 Point Sikap DPP Hanura Terkait dengan Dukungan ke Jokowi-Ma'ruf yang Ditandatangi Ketum Oesman Sapta: 1. Bahwa dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Jokowi-KH.Maruf Amin dalam Pilpres 2019 asalah benar-benar didasarkan pada Keyakinan dan Pilihan Politik Ideologis. 2. Keyakinan dan Pilihan Politik Idologis itu lebih kepada pertimbangan kepentingan negara dan bangsa, cita cita Proklamasi dan tujuan nasional dan masa depan 260 Juta Rakyat Indonesia. Presiden Jokowi, 5 tahun sebelumnya berhasil dengan pembangunan multi sektor yang dirasakan Rakyat Indonesia. Dan KH.Ma'ruf Amin dalam pandangan kami adalah Tokoh dan Ulama Besar Indonesia. 3. Bagi Partai Hanura, memiliki keyakinan dan pilhan Politik Ideologis, tidak mengenal istilah atau rumus tukar guling politik dan timbal balik kursi posisi Menteri. Terlebih secara prinsip, Partai Hanura menyadari bahwa pengangkatan Menteri atau Wakil Menteri, secara konstitusi sepenuhnya adalah Hak Prerogatif Presiden. 4. Kami tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan dan pilihan Politik Ideologis kami hanya untuk Mengejar jabatan Menteri atau Wakil Menteri. 5. Karena itulah, Partai Hanura tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan. Tapi Jika Presiden yang meminta dengan syarat bahwa itu untuk kepentingan bangsa, maka Partai Hanura akan menyerahkan Kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu Presiden. 6. Bagi Kami, Presiden telah Memilih kader-kader bangsa terbaik untuk menjadi pembantunya. Yang harus dilakukan adalah memberi support sepenuhnya dan bukan membebaninya. Pasca Pipres 2019 yang telah "membelah" masyarakat kita, Bagi Partai Hanura, ini momentum konsolidasi demokrasi semua kekuatan Rakyat menuju persatuan nasional indonesia. 7. Sehingga ada atau tidak dalam Kabinet Kerja Jilid 2, Partai Hanura tetap Tawa'dhu dan Istiqomah untuk mengawal dan tetap bersama Pemerintahan Jokowi-KH.Ma'ruf Amin. Jakarta, 30 Oktober 2019 Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang.***