MEDAN - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Utara Bagian Utara (Sumbagut), Yusup Ansori menyebutkan, inklusi dan literasi keuangan di Sumut tahun ini sudah mencapai target. Untuk inklusi keuangan mencapai 75,27% dan melebihi target nasional sebesar 75 persen. Begitu juga dengan literasi keuangan Sumut yang juga sudah mencapai target 39% melebihi target nasional sebesar 35 persen.

Hal ini disampaikan Yusup dalam kegiatan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang digelar OJK bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (Forkom IJK) Sumut yang diikuti oleh 75 lembaga jasa keuangan di Sumut. Pasar tersebut digelar untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Medan khususnya dan Sumut umumnya.

"Kegiatan ini juga digelar serentak oleh OJK di bulan Oktober di seluruh Indonesia sebagai implementasi Bulan Inklusi Keuangan. Dengan adanya PKR, diharapkan dapat lebih mengenalkan produk atau layanan jasa keuangan yang dimiliki lembaga jasa keuangan (LJK) kepada masyarakat luas, seperti produk perbankan, asuransi, pembiayaan dan lainnya," usainya dalam pembukaan PKR di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (26/10).

Acara ini diikuti sekitar 75 industri jasa keuangan dengan 90 stan (booth). "Sesuai pesan Wakil Gubernur, Musa Rajekshah kegiatan ini harusnya juga diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota. Semoga ke depan, ini bisa terlaksana," ujar Yusuf yang juga Ketua Forkom IJK Sumut.

Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat yang juga hadir dalam acara itu mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut. Sebab, sejalan dengan program BI untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dari unbankable menjadi bankable.

"Selain itu, juga berkaitan dengan program BI yakni Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Karena begitu masyarakat masuk ke perbankan tentu bisa bertransaksi dengan nontunai. Ini juga bentuk sinergitas antara BI dengan OJK," pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Musa Rajeckshah dalam.kata sambutannya mengatakan untuk mendorong industri keuangan baik perbankan maupun non perbankan untuk mengkampanyekan inklusi keuangan hingga pelosok desa Kabupaten/Kota. Sebab masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil belum tersentuh lembaga keuangan resmi.

"Masuknya jasa keuangan hingga pelosok desa, akan mendorong perekonomian masyarakat. Selain itu, menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir," sebutnya. (*)