MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan Provsu optimis 95 persen cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) dapat tercapai hingga Desember 2019. Dengan kata lain, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani persoalan finansial.

Optimisme ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provsu, Alwi Mujahit Hasibuan. Menurut dia, terhitung hingga Juli 2019 kemarin, pencapaian UHC di Sumut sudah mencapai 75 persen. Di mana, 450.000 jiwa warga Sumut ditanggung dalam APBD Provinsi Sumatera Utara.

“(Saya optimis target itu tercapai, karena) saya merasa diuntungkan, karena beberapa kepala dinas (kesehatan) kabupaten/kota ini pernah sama-sama dengan saya. Jadi saya diuntungkan dengan itu. Jadi komunikasinya lebih lancar,” jelasnya.

Alwi juga mengucapkan Alhamdulillah dengan komitmen para kepala dinas kesehatan kabupaten dan berkomitmen mensupport dirinya secara penuh termasuk program ataupun terobosan lain yang akan dilakukannya.

“Karena tanpa dukungan kabupaten/kota, tidak bisa ngapa-ngapain.  Karena ujungnya itu ya di sana. Alhamdulillah saya bisa berkomunikasi lebih lancar dengan mereka, karena selama ini kita pernah sama-sama,” tandasnya.

Kalaupun ada kepala dinas kesehatan yang masih baru, namun komunikasi telah lama terbangun.

“Inilah untungnya kalau dimulai dari bawah. Waktu dikumpulin semua, mereka menyatakan akan bersama-sama dengan saya dalam satu barisan,” ujarnya.

Pria yang pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu itu menerangkan, untuk anggaran JKN KIS bagi penerima bantuan iuran dari Pemprovsu telah dipersiapkan dana sekitar hampir Rp100 miliar.

Alwi menyampaikan, di tahun 2020 mendatang, anggaran untuk PBI yang ditanggung Pemprovsu sudah diketok DPRD Sumut. Besaran satuannya yakni tetap di angka Rp23.000. Sementara, di tahun depan premi JKN KIS untuk PBI akan mengalami kenaikan sebesar Rp42.000.

Mengatasi hal ini, dirinya berusaha akan mengatasi kekurangan tersebut dengan mengoptimalkan dana cukai rokok.

“Kemarin saya kumpul dengan kepala-kepala dinas (kesehatan). Untuk daerah-daerah, kita akan optimalkan dana cukai rokok. (Karena) belum semua daerah yang mematuhi peraturan tentang cukai rokok ini. Seharusnya ada sekian persen (cukai rokok itu dialokasikan) ke PBI,” jawabnya.

Alwi juga mengaku, belum semua di daerah pemakaian cukai rokok sesuai dengan pedoman penggunaannya.

“(Cukai rokok) itu untuk pembayaran premi JKN KIS dari PBI. Itu ada sekian persennya. Ada persentasenya disebut. Belum semua terlaksana di lapangan di kabupaten/kota, maka itu nanti akan kita pelajari lagi, mungkin nanti ada imbauanlah untuk itu,” terangnya.

Sementara itu, pemerintah pusat telah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) untuk Sumatera Utara yang ditanggung oleh APBN tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Sumut, Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, penambahan kuota ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dalam hal peningkatan cakupan kepesertaan.

“Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018). Ini merupakan kabar baik, diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage,” katanya, Rabu (9/1/2019).

Dikatakannya, penambahan kuota PBI-JK ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

"Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.

Di lain sisi, Asisten Deputi (Asdep) Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik, Wahyu Kris Budianto mengatakan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen PBI APBD se Sumut (kab/kota dan provinsi) mencapai 1.318.328 jiwa hingga November 2018.

"Sedangkan peserta JKN KIS segmen PBI yang iuran BPJS Kesehatannya ditanggung APBN sebanyak 4.575.692 jiwa," pungkasnya.