TOBASA-Buntut penolakan warga desa Sigapiton akan undangan Bupati Tobasa untuk melaksanakan Rakor sekaitan beberapa tuntutan warga desa Sigapiton yang disampaikan saat aksi demo Kamis, (27/7/2019) oleh Pemkab Tobasa besama dengan 2 utusan Staf Kantor Kepresidenan RI ke desa Sigapiton Kec. Ajibata untuk mendengar langsung berbagai keluhan dan permasalahan yang timbul sekaitan dengan program perencanaan pembangunan Destinasi Pariwsata Kaldera Danau Toba oleh BPODT yang dirasakan oleh warga desa Sigapiton telah sangat meresahkan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat mereka.

Samsudin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang berperan sebagai pendamping masyarakat desa Sigapiton dalam rakor dengan 2 utusan Kantor Staf Kepresidenan RI menyampaikan sekaitan permasalahan desa Sigapiton, sebelumnya 8 orang warga desa Sigapiton telah berkunjung ke Kantor KPA di Jakarta yang selanjutnya didampingi oleh KPA ke kantor Staf Presiden dan bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bebeerapa Kementerian terkait yang berkaitan dengan rencana BOPDT di desa Sigapiton Kec.Ajibata Kab. Toba Samosir.

Pada tanggal (24/9/2019) dalam rangka memperingati hari Tani Nasional KPA melakukan acara peringatan Hari Tani Nasional di depan Istana Presiden dan saat itu KPA diterina langsung oleh Presiden Jokowidodo yang didampingi langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut mendiskusikan secara langsung beberapa persoalan Agrarian di Indonesiaà yang sedang terjadi salah satunya sekaitan permasalahan yang terjadi di desa Sigapiton.

Pada saat Presiden RI datang ke desa Sigapiton, pada saat itu juga Sekjend KPA Dewi Kartiga datang hadir dan di waktu Presiden di desa Sigapiton. Saat itu Dewi Kartika tidak terlalu banyak yang dipikirkan dan menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa ada permasalahan di desa Sigapiton yang belum terselesaikan berkaitan rencana Pembangunan Pariwisata Kaldera Danau Toba.

Saat itu juga Presiden langsung respon dan menayakan apa permasalahan yang di Hadapi oleh desa Sigapiton dan selanjutnya saat itu disampaikan bahwa ada tanah adat yang sampai hari ini permasalahannya belum selesai, baik persoalan pengakuan maupun persolan konfliknya.

"Dan di saat pertemuan tersebut bapak Presiden langsung menyampaikan menyelesaikan konflik Agraria, salaah satunya di desa Sigapiton. Akan di bentuk tim langsung dengan dibawah koordinasinya langsung oleh Presiden, tidak melalui Kementerian Kementerian terkait,"ucapnya.

kedua Staf Presiden yang hadir saat ini Jumat, (28/9/2019) Siska dan Ane, bisa mengecek kebenarannya di dokumen pertemuan Kepresidenan. "Bahwa ini pertemuan resmi dan tidak mengada ada," jelas Samsudin.

"Dari sekian banyak konflik Agraria yang terjadi di indonesia banyak yang tidak terselesaikan, salah satunya termasuk permasalahan Agraria di desa Sigapiton yang sudah sampai 3 tahun tidak juga terselesaikan,"ucapnya.

Disampaikan Samsudin selaku perwakilan KPA dari Jakarta sebagai pendamping warga masyarakat Desa Sigapiton menyampaikan, tindak lanjut pertemuan Presiden saat itu sebelum Siska dan Ane datang ke desa Sigapiton pada (Jumat,28/09/2019) sudah ada pertemuan rapat antara KPA dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Rapat saat itu membuahkan hasil bahwa KPA dipercaya oleh Kepala Staf Kresidenan Moeldoko untuk segera menginpentarisir dan melakukan pendataan dengan beberapa persolan yang terjadi di desa Sigapiton sebagaimana yang kami tangkap yakni sekaitan masalah pengakuan hak hak ulayat tanah adatnya warga desa Sigapiton dan permasalahan dengan BPODT.

"Jadi kehadiran kami saat ini adalah atas undangan Masyarakat desa Sigapiton dan sekaligus atas perintah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang diminta bantu langsung untuk meyelesaikan permasalahan yang ada di desa Sigapiton. Jadi kami akan melengkapi data dan dokumen selama dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan kedepan. dengan Perdanya yang telah akan disiapkan oleh Gubernur Sumut selanjutnya akan ada Instruksi dan koordinasi dari Pak Moeldoko dengan Gubernur Sumut dan Bupati Kab.Tobasa untuk penyelesaian konflik dan pengakuan hak atas tanah adat dan ulayatnya warga desa Sigapiton,"ujarnya.

Ditegaskannya, KPA akan tetap memantau dan memoniter segala perkembangan yang terjadi sekaitan permasalahan desa Sigapiton juga dengan hasil pertemuan Staf Kepresidenan Jumat, 28 September 2019 dengan warga desa Sigapiton saat ini dan perkembangan di Jakarta.tegas Samsudin sembari di tepuki oleh warga desa Sigapiton.

Disampaikannya, KPA telah mengalami keberhasilan saat melakukan pendampingan pembebasan lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di desa Majalengka. pembangunan berjalan masyarakat tidak tergusur ini terjadi karena ada komunikasi yang baik antara Pemerintah dengan Masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan.jadi dengan pola pola tersebut kedepan mungkin akan bisa di komunikasikan dalam penyelesaian permasalahan di desa Sigapiton supaya warga masyarakat tidak menjadi Korban.

Staf Kepresidenan RI Siska Manullang yang didampingi rekan sekantornya Ane kepada Gosumut usai acara saat di konfirmasi menjelaskan, hadirnya Staf Kantor Keperesidenan RI di desa Sigapiton hari ini Jumat, 28/09/2019 adalah untuk mendengar dan melihat secara langsung di lapangan sekaitan beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat serta mengumpulkannya.

"kehadiran kita saat ini di desa Sigapiton Kec. Ajibata Kab. Tobasa tidak pada posisi membuat kesimpulan dan keputusan," tegasnya.

Kemarin Jumat, (27/9/2019) pada undangan Pemkab Tobasa untuk Rapat dan Koordinasi dengan warga masyarakat desa Sigapiton idealnya saat kita akan mempertemukan semua stake Holder ketemu Pemda, semua desa dan semua yang terdampak di kawasan Danah Toba karena laporannya demikian ke Kantor Staf Kepresidenan. "Karena kemarin pertemuan tersebut tidak lengkap dan tidak dihadiri oleh warga desa Sigapiton makanya kita turun langsung bersama Pemkab Tobasa untuk medengarkan langsung keluhan dan Aspirasi mereka. Semua apa yang di sampaikan oleh warga masyarakat desa Sigapiton sudah kami Rekom dan Catat dan nantinya akan kami sampaikan dan laporkan kepada pimpinan bapak Presiden RI tentunya melalui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Mengenai data data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan di desa Sigapiton akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait karena KSP posisinya untuk mendengan dan melihat serta mengumpulkan data faktanya.

Usai pertemuan digelar Gosumut dan beberapa wartawan meminta respon dan tanggapan Dirut BPODT Arie Prasetyo sekaitaan dengan beberapa aspirasi yang disampaikana aoleh warga desa Sigapiton kepada ke dua Staf Kantor Kepresidenan RI untuk di sampaikan langsung kepada presiden RI. Dirut BPODT Arie Prsetyo bungkam seribu bahasa dan tidak bersedia di konfirmasi wartawan untuk memberikan komentarnya kepada publik sekiatan berbagi tudingan kepada BPODT yang dituding oleh warga desa Sigapiaton, bahwa BPODT telah merampas tanah hak Ulayat Adat Mereka untuk pembangunan BPODT dan tidak pernah melakukan Koordinasi dengan seluruh masyarakat desa Sigapiton hanya melakukannya kepada beberapa oknum orang yang mengaku perwakilan masyarakat desa Sigapiton.

Hadir dalam pertemuan antara Staf Kantor Kepresidenan RI dengan Warga desa Sigapiton di depan Gereja HKBP Sigapiton Wakil Bupati Ir. Hulman Sitorus, M.Si, Kabag Hukum Lukman Janti Siagian, SH, Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo, Sekda Kab.Tobasa Drs. Audi Murphi O SItorus, SH, M.Si, Direktur Pelaksana BOPDT Tata, Mewakili Kapolres Tobasa Kasat Intelkam, Asisten 2 John Piter Silalahi, Kadis PMDP dan PA Hendri Silalahi, SE, M.Si,Camat Ajibata, Kades Sigapiton, Mewakili KSPPM pada Pukul 11.45 Wib Bupati Kab.Tobasa hadir terlambat yang didampingi oleh Kadis Diknas Kab,Tobasa serta Ratusan warga desa Sigapiton.*