NISEL-Kapolres Nias Selatan, AKBP I Gede Nakti Widhiarta bertatap muka sekaligus berdiskusi dengan Ketua dan sejumlah Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Yayasan Pendidikan Nias Selatan (YPNS) diantaranya, Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Roswita Wenti Halawa, Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ( STIH), Kebenaran Giawa, Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP), Jonatan E Laia, di Cafe Bola, Jalan Dermaga Baru, Telukdalam, Sabtu, (28/9/2019).

Kapolres Nisel dihadapan pengurus BEM YPNS mengatakan, tujuan pihaknya mengundang pengurus BEM yakni untuk saling shering dalam menyikapi situasi aksi demo mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini.

"Kami mengundang adek-adek mahasiswa tujuannya untuk shering menyikapi situasi yang terjadi saat ini di sejumlah daerah. Kami hanya ingin tau sikap adek-adek menyikapi situasi tersebut," tuturnya.

Orang nomor satu di jajaran Polres Nisel itu juga mengapresiasi sikap mahasiswa Nisel karena ikut menjaga situasi kondusif di Wilayah Nias Selatan meskipun di sejumlah daerah Indonesia terjadi demo.

"Jika ingin menyampaikan pendapat di depan umum, kami dari Kepolisan Resor Nias Selatan siap memfasilitasi namun dengan mengikuti aturan yang berlaku," pungkasnya.

Ia berharap agar pengurus BEM yang hadir dapat memberi masukan atau kritikan guna menyikapi aksi demo mahasiswa yang terjadi baru-baru ini di sejumlah daerah.

Ketua BEM STIH, Kebenaran Giawa, mengapresiasi Kapolres Nisel dan jajaran atas pertemuan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sikap pihaknya dalam menyikapi tindakan represif oknum Polri terhadap mahasiswa saat aksi damai baru-baru ini dinilai tidak mencerminkan sikap mengayomi namun hanya melukai perasaan para mahasiswa.

Meski begitu, ia mengharapkan kepada Kapolres untuk menyampaikan sikap mereka ke Pimpinan agar dalam menangani aksi-aksi ke depan supaya dilakukan dengan tindakan persuasif dan dengan cara-cara elegan.

"Sikap kami dari BEM STIH menyikapi aksi mahasiswa baru-baru ini di luar sana bukan tidak mendukung atau diam namun pertama kami butuh data. Kemudian, kalaupun ada aspirasi, kami bisa sampaikan melalui media dan melalui pihak Kepolisian," sebutnya.

Ketua BEM STIE, Roswita menyebutkan, pihaknya mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa di sejumlah daerah. Namun, menyikapi aksi tersebut, pihaknya bukan tidak mau menggelar aksi terkait persoalan RUU KUHP dan beberapa RUU lainnya itu.

Akan tetapi, penyampaian aspirasi juga menurut dia, bisa disampaikan melalui dialog seperti yang digelar oleh Kapolres dan jajarannya. Apalagi sudah ada pernyataan Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan sejumlah RUU itu.

"Kami juga berharap kepada Pak Kapolres untuk menyampaikan rasa solidaritas kami atas pemukulan rekan-rekan kami oleh oknum aparat kepolisian," tandasnya.

Roswita juga meminta pihak Pemerintah agar melibatkan semua unsur termasuk pihak akademisi saat membuat Rancangan Undang-Undang.

Ketua BEM STKIP, Jonatan Laia juga mengapresiasi Kapolres Nisel dan jajaran karena mampu mengayomi masyarakat dibuktikan dengan melakukan dialog bersama mahasiswa untuk menyikapi aksi mahasiswa baru-baru ini.

"Menyikapi aksi mahasiswa yang terjadi baru-baru hingga menimbulkan korban, saya sebagai mahasiswa tidak pernah menyalahkan perjuangan rekan-rekan mahasiswa di luar sana. Saya teringat dengan pahlawan-pahlawan reformasi Tahun 1998. Siapa yang bergerak yakni mahasiswa," ujarnya.

Lalu, kata dia, kenapa kemudian teman-teman mahasiswa di Nias Selatan tidak sepanas rekan-rekan mahasiswa di luar sana. Menurut dia, bukan karena pihaknya diam, apatis atau alergi serta takut terhadap situasi itu, tetapi mereka berusaha berpikir untuk memberi solusi.

"Saya sering berdiskusi dengan rekan-rekan BEM STIE dan STIH terkait ini dan saya sampaikan bahwa apakah kita turun atau tidak. Artinya, bukan dalam arti kita turun tanpa bukti atau data. Namun kita berpikir secara solutif," sebutnya.

Namun disisi lain juga, sambung dia, masih ada mahasiswa yang terprovokasi jika menonton video ada pemukulan mahasiswa oleh oknum aparat keamanan dengan sadis.

"Pasti cepat emosi dan saya secara pribadi pun emosi bahkan secara pribadi akan mengajak masyarakat ayo kita turun, serang. Tapi tidak dan itulah bedanya mahasiswa dengan masyarakat biasa yah. Jadi, melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dan jika misalnya terus menggenjot untuk menurunkan massa tanpa melakukan audensi, sosialisasi, diskusi , manalah intisari dari akademik itu," tukasnya.

Lalu, kata dia, ketika Pemerintah, birokrasi kemudian menutup telinga, hanya satu kata yaitu lawan. "Kalau misalnya ada indikasi dorongan dari pihak lain terkait aksi mahasiswa baru-baru ini, kita pasti melepaskan diri dari situ karena jauh dari perjuangan murni. Lalu, Kalau tujuannya adalah menurunkan Presiden, itu juga sudah jauh dari konteks yang ada karena tujuan utamanya yakni untuk memprotes RUU KPK, RUU KUHP dan RUU lain. Jadi, kita satukan pemikiran untuk menunggu karena bapak Presiden sudah menyampaikan penundaan pengesahan RUU tersebut untuk direvisi," pungkasnya.

Ia menegaskan, jika penundaan tersebut terlalu lama dan terus dibiarkan maka, pihaknya tidak perlu mendiskusikan lagi.

Hadir saat itu, Kasat Intelkam Polres Nisel Iptu Supriyadi, KBO Sat Intelkam, sejumlah Pjs. Kanit Sat Intelkam dan sejumlah Personil Intel dan satuan Polres Nisel lainnya.*