JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf optimis, melalui tema besar “Combating inequality through Social and Financial Inclusion” yang diusung World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) Ketiga, peran parlemen dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat optimal sebagai katalisator utama.

Optimisme legislator Partai Demokrat itu disampaikan dalam pidato pembukaan WPFSD 2019 di hadapan 150 delegasi parlemen dari 28 negara di Denpasar, Bali, Rabu (4/9/2019).

Terdapat 3 sesi sidang pleno dalam forum yang resmi dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ini, diantaranya: 1) Bagaimana infrastruktur dan inovasi industri daapat meningkatkan peluang yang sama 2) Menjamin akses pedesaan untuk bersih pasokan air, sanitasi dan kebersihan 3) Meningkatkan kemitraan terhadap keuangan inklusif

Adapun yang akan menjadi pengisi acara dalam ketiga sesi pleno tersebut, diantaranya berasal dari perwakilan Inter-Parlemen Union (IPU), Women Political Leaders (WPL), Geneva Council for International Affairs and Development (GCIAD), United Nations Environment Programm (UNEP), dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

Nurhayati juga menyampaikan bahwa dalam konteks pencapaian TPB 2030, meningkatnya ketidaksetaraan menjadi salah satu kemunduran besar yang dapat mencegah sebuah bangsa, masyarakat, individu untuk berkembang.

Selain itu, masih kata Nurhayati, ketidakstabilan ekonomi, adanya kohesi sosial, menjadi fenomena global yang perlu ditangani melalui kemitraan multi stakeholders dari semua negara.

“Skala masalah SDGs adalah untuk menyelesaikan tantangan yang kerap terjadi. Sementara itu, dengan hanya 11 tahun yang tersisa untuk mencapai target SDGs 2030, kami mendesak adanya tindakan nyata melalui kemitraan multi stakeholder sebagai kunci pencapaian SDGs,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Nurhayati memastikan, dalam akhir pertemuan nanti, WPFSD akan mengadopsi dokumen hasil akhir sebagai bentuk aktualisasi komitmen pembangunan bersama ke dalam bentuk tindakan konkrit yang menggarisbawahi pendekatan multi sektoral untuk memberikan perspektif baru dalam membantu perubahan agenda kebijakan pemerintah.

“Oleh karena itu, saya mendorong semua delegasi dalam forum ini secara aktif dan secara konstruktif dalam diskusi kami, untuk mendukung dokumen hasil akhir, yang saya percaya akan dapat memperkuat upaya kita semua dalam capaian agenda perkembangan SDGs 2030,” tutup legislator dapil Jawa Timur V itu.***