JAKARTA - Anggota Fraksi NasDem MPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto telah memberikan kesejukan dan kedamaian bangsa.
Hal ini diungkapkanya dalam diskusi Empat pilar MPR, Senin (15/7/2019) di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. "Saya menyatakan apresiasi, artinya dengan pertemuan kemarin paling tidak memberikan suatu kesejukan, kedamaian kepada bangsa," ujarnya.
Menurutnya, pertemuan tersebut tak elok jika disangkutpautkan dengan istilah rekonsiliasi. Apalagi sampai dituding dengan istilah bagi-bagi.
"Intinya pertemuan itu sebagai bentuk atau simbol perdamaian pasca Pilpres, jadi kalau disebut rekonsiliasi apanya yang mau di rekonsiliasi, kan dua-duanya selama ini juga berteman baik," tegasnya.
Dalam hajatan demokrasi 5 tahunan kata dia, berbeda pandangan dan beda pilihan pasti selalu ada. Namun sebagai bangsa yang besar, Ia berharap semua lapisan masyarakat menyadari bahwa pesta tersebut niatanya demi kemakmuran dan kemajuan bangsa. "Jadi ini yang perlu disadari, contoh ketika kita Nasdem misalnya, bergabung dengan Koalisi pemerintah, bukan berarti juga kita memusuhi parpol non pendukung pemerintah," urainya.
Koalisi itu kata Dia, dibangun dengan platform yang sama, pandangan yang sama. "Ketika Nasdem bergabung ke pak Jokowi, tentu mempunyai platform yang sama dengan pak Jokowi selama 5 tahun memimpin. Misalnya soal visi, Nasdem memandang ini perlu dilanjutkan sehingga memutuskan untuk berkoalisi," tandasnya.
"Artinya pertemuan itu yang harus kita artikan adalah rekonsiliasi secara makro, kepentingan bangsa, karena memang saya melihat dengan era teknologi informasi begitu canggih, tentu juga ada gangguan-gangguan. Sekarang orang dengan mudah menerima bermacam-macam informasi yang kadang mereka pelintir. Inilah yang harus kita pahami, bahwa pertemuan tersebut sejatinya adalah silaturahmi untuk kemajuan dan persatuan bangsa," pungkasnya.***
Menurutnya, pertemuan tersebut tak elok jika disangkutpautkan dengan istilah rekonsiliasi. Apalagi sampai dituding dengan istilah bagi-bagi.
"Intinya pertemuan itu sebagai bentuk atau simbol perdamaian pasca Pilpres, jadi kalau disebut rekonsiliasi apanya yang mau di rekonsiliasi, kan dua-duanya selama ini juga berteman baik," tegasnya.
Dalam hajatan demokrasi 5 tahunan kata dia, berbeda pandangan dan beda pilihan pasti selalu ada. Namun sebagai bangsa yang besar, Ia berharap semua lapisan masyarakat menyadari bahwa pesta tersebut niatanya demi kemakmuran dan kemajuan bangsa. "Jadi ini yang perlu disadari, contoh ketika kita Nasdem misalnya, bergabung dengan Koalisi pemerintah, bukan berarti juga kita memusuhi parpol non pendukung pemerintah," urainya.
Koalisi itu kata Dia, dibangun dengan platform yang sama, pandangan yang sama. "Ketika Nasdem bergabung ke pak Jokowi, tentu mempunyai platform yang sama dengan pak Jokowi selama 5 tahun memimpin. Misalnya soal visi, Nasdem memandang ini perlu dilanjutkan sehingga memutuskan untuk berkoalisi," tandasnya.
"Artinya pertemuan itu yang harus kita artikan adalah rekonsiliasi secara makro, kepentingan bangsa, karena memang saya melihat dengan era teknologi informasi begitu canggih, tentu juga ada gangguan-gangguan. Sekarang orang dengan mudah menerima bermacam-macam informasi yang kadang mereka pelintir. Inilah yang harus kita pahami, bahwa pertemuan tersebut sejatinya adalah silaturahmi untuk kemajuan dan persatuan bangsa," pungkasnya.***