JAKARTA - Ketua DPP PKS yang juga inisiator tagar #KamiOposisi, Mardani Ali Sera berharap, Jokowi bisa merampingkan kabinet di era pemerintahan jilid II-nya.

Melalui siaran persnya, Kamis (04/07/2019), Mardani yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, beralasan, reformasi birokrasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang ramping namun tetap kaya fungsi.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi, kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 Menteri/Lembaga setingkat Menteri,” kata Mardani.

Alasan lain yang diungkapkan Mardani adalah, “Masalah sinergitas antar lembaga yang sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa Kementerian/Lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,".

Mardani mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri yang banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional). Fungsinya, kata Mardani, "memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global. Contohnya, negara Jepang dan Selandia Baru,”.

Ia juga mencontohkan jumlah Kementerian negara AS, Jerman, Jepang, China, “Kabinet Obama (AS): 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman): 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT): 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri,".

Selain itu, menurut Mardani yang Komisinya di DPR RI membidangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, anggaran pemerintah saat ini masih terbatas untuk penduduk yang berjumlah sebanyak 260 juta jiwa.

“Jika harus dibagi banyak Kementerian maka daya jungkitnya menjadi kecil. Contoh program pengentasan Kemiskinan dibagi menjadi 26 K/L hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam menekan jumlah angka kemiskinan,” katanya.

Mardani juga mengingatkan bahwa tidak elok struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi kue, “Kementerian bukan tempat untuk bagi2 jatah kursi atau kue. Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat: struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.

Eks. Wakil ketua BPN Prabowo-Sandi ini juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang dalam sebuah wawancara ingin pemerintahan yang efektif, efisien dan tidak bertele-tele, "dan rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,”. Sebelumnya, pada Jum'at (28/06/2019), Mardani mengatakan, dirinya berharap PKS teguh beroposisi pada pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.

"Saya tetap berpendapat satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah pilihan menjadi oposisi adalah baik dan sehat bagi demokrasi," tegas Mardani.

Tapi Mardani juga tidak menampik, bahwa sikapnya tidak serta merta menjadi sikap resmi PKS sebagai partai. Ia mengatakan, "sikap PKS akan ditentukan melalui Musyawarah Majelis Syuro. Tapi harapan saya istiqomah sebagai Oposisi,".***