GUNUNGSITOLI - Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa'a Laoli, SE. M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Toba Polres Nias, dalam rangka Kesiapan Pengamanan Idul Fitri 1440 H / 2019 M di wilayah Hukum Polres Nias. Rakor ini dilaksanakan di Aula Kamtibmas Polres Nias, Senin (27/5/2019) dihadiri segenap perwakilan Kepala Daerah se-Kepulauan Nias.

Kapolres Nias, AKBP. Denny Kurniawan, S.Ik. MH dalam pidatonya menyampaikan bahwa kegiatan Operasi Ketupat Toba 2019 merupakan operasi kemanusiaan yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya bersama Operasi Lilin untuk pengamanan Hari Natal dan Tahun baru di setiap tahunnya. Ia mengajak seluruh hadirin yang merupakan stakeholder untuk turut mendukung dan menyukseskan pengamanan hari Raya Idul Fitri 1440 H / 2019 M agar dapat terlaksana dengan lancar, aman, damai dan tenteram.

Mewakili Forkopimda, Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa'a Laoli, SE, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah hukum Polres Nias sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan Rakor Lintas Sektoral ini dan turut mendukung serta menyukseskan pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2019 agar pelaksanaan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan tertib dan lancar. Pemerintah juga senantiasa memantau keamanan dan ketertiban Wilayah Kepulauan Nias, khususnya Kota Gunungsitoli.

Demikian pula dengan ketersediaan bahan makanan khususnya sembako masyarakat di Kota Gunungsitoli, maka dari itu beliau meminta dukungan dari pihak ASDP dalam hal pengangkutan dan penyaluran bahan pokok makanan untuk segenap masyarakat guna menghadapi Hari Raya Idul Fitri baik untuk yang merayakan maupun tidak. Wawako juga mengajak seluruh peserta Rakor untuk menciptakan suasana kerukunan dan kekeluargaan serta saling menjaga konduktifitas dan kedamaian di wilayah hukum Polres Nias menjelang Hari Besar Keagamaan tahun 2019 ini.

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral ini diisi dengan beragam ekspos/paparan dari masing-masing bidang, diantaranya Kabag Ops. Polres Nias, Dinas Perhubungan, Kepala Bandara Binaka, Kepala ASDP, Bulog dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili unsur Kepala Daerah atau Dinas terkait.***