MEDAN-Pengurus Anak Medan BerSatu (AMB) menggelar buka puasa bersama puluhan anak yatim dari Panti Asuhan Darul Aitam, Medan Area, di Raz Hotel, kemarin (22/5). Dalam buka puasa bersama tersebut dirangkai juga sekaligus pemberian santunan kepada mereka.

Ketua AMB, Hariadi mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka berbagi kebahagiaan dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Selain itu, sebagai wujud syukur atas kemenangan calon presiden pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

"Ada 20 anak yatim yang diundang untuk mengikuti acara buka puasa bersama. Mereka juga diberikan sedikit santunan berupa uang saku," ujar Hariadi didampingi Sekretaris AMB, Tosib Tanjung, Penasehat AMB, Budiman Amin Tanjung, Erick Kurniawan dan pengurus lainnya di sela-sela acara.

Hariadi menyebutkan, dalam buka puasa bersama ini turut mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat. Tujuannya, untuk memberi contoh meski berbeda agama tetapi tetap damai negeri ini.

"Tema yang diambil dalam kegiatan ini 'Damai Negeriku'. Oleh karenanya, sengaja mengundang tokoh lintas agama seperti ustad, pendeta dan lainnya," sebutnya.

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat semakin membangun jembatan hati sehingga tercipta rasa kebersamaan. Sebab, dengan adanya kebersamaan maka dapat bersinergi untuk bahu-membahu membangun nergeri yang kita cintai ini menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ungkap Hariadi.

Sekretaris AMB, Tosib Tanjung menuturkan, kegiatan yang mengangkat tema 'Damai Negeriku' sebagai bentuk harapan agar negeri ini tetap damai pasca Pemilu 2019. "Kita berharap setelah Pemilu 2019 ini baik Pilpres (Pemilihan Presiden) maupun Pileg (Pemilihan Legislatif), negeri ini damai. Meskipun ada huru-hara atau insiden di Jakarta, kita berharap hanya sampai disitu. Artinya, tidak memakan korban lagi dan meluas ke daerah lain termasuk Medan, Sumatera Utara," ujar Tosib.

Ia menambahkan, Anak Medan BerSatu sangat prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Jakarta karena protes terhadap hasil Pilpres 2019. "Ke depan, apabila ada yang keberatan lagi seperti itu mohon diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku dengan melaporkan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Dengan begitu, masyarakat awam tidak menjadi korban akibat ulah elit-elit politik," imbuhnya.*