JAKARTA - Ketua Ind. Police Watch, Neta S. Pane, mendesak Polri untuk menindak siapapun oknum Polri yang terlibat dugaan pelanggaran netralitas dalam Pemilu, menyusul kabar desakan salah satu Kapolres kepada bawahannya untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Ini kan yang harus diperiksa bukan hanya Kapolresnya yang dituduh mememerintahkan itu, tapi juga Kapolseknya yang melapor itu juga mesti diperiksa karena disebut merapat ke kubu 02," kata Neta saat dihubungi GoNews Grup, Senin (01/03/2019).

Propam Polri, lanjut Neta, harus mengusut kasus ini hingga tuntas, menerapkan tindakan tegas termasuk mencopot jabatan siapapun yang terbukti tidak netral.

"Sebab tindakannya tersebut melanggar TR Kapolri tentang netralitas polri di pilpres 2019," ujar Neta.

Sebelumnya, AKP Sulman Aziz (kini Mantan Kapolsek Pasirwangi), menyatakan bahwa Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, mengarahkan seluruh jajaran Kapolsek di bawahnya untuk galang dukungan dan memenangkan Capres Petahana, Joko Widodo.

Arahan itu, disertai ancaman bahwa Kapolsek yang gagal memenangkan Jokowi akan dimutasi atau dipindahdinaskan.

Sulman yang mengaku lantang menolak arahan yang kontra janji Bhayangkara itu, mengaku telah dipindahtugaskan dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.

Soal dugaan dirinya merapat ke kubu 02 usai foto dirinya bersama ulama pendukung 02 di Pasirwangi beredar, Sulman mengklarifikasi, bahwa Ia memang berfoto dengan ulama yang juga ketua panitia deklarasi Prabowo-Sandi sebagai bentuk laporan tugas lapangannya kepada Kapolres.

"Saya berfoto sambil membuat laporan untuk melaporkan kepada Kapolres bahwa saya berkoordinasi dengan panitia," ungkap Sulman saat konferensi pers di kantor Lokataru Jakarta, Minggu (31/03/2019).

Sementara itu, Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna juga menepis tudingan Sulman. Mutasi jabatan Sulman, juga disebut tidak berkaitan dengan foto Sulman bersama panitia deklarasi Prabowo-Sandi.

"Demi Allah. Sumpah. Saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong gitu (mengarahkan pemenangan Capres, red). Kalau mutasi, mutasi dia itu mutasi yang wajar. Nggak ada mutasi yang aneh,” jelasnya Budi saat dimintai konfirmasinya melalui sambungan telepon oleh wartawan, Minggu (31/3/2019). Gr2 Hingga berita ini dimuat, belum ada penjelasan lebih detil dari Lokataru sebagai pendamping hukum Sulman, terkait bukti apa saja yang telah dimiliki dan langkah hukum yang sudah ditempuh.

Ketua Lokataru Haris Azhar, belum merespon panggilan telepon GoNews Grup.***