SURABAYA-Dewan Pers menilai, sejauh ini peran media belum maksimal mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Oleh karenanya, jurnalis perempuan harus lebih peka tidak hanya pada gender, tapi juga kepada masyarakat umum untuk memberikan pendidikan politik melalui hasil liputannya.

Demikian dikatakan oleh Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo dalam sambutannya memulai kegiatan diskusi "Meliput Pemilu Dengan Perspektif Perempuan" kerjasama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dengan Dewan Pers di Hotel Four Point by Sheraton, Surabaya, Jumat lalu (8/9/2019).

Yoseph mengatakan, saat ini media seperti sedang berpacuan kuda. Saling cepat menayangkan berita yang isinya saling ejek calon presiden tertentu. Kebanyakan media terkesan tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Sekarang banyak anak tokoh partai, penyanyi, artis yang tidak punya rekam jejak di politik, tiba-tiba jadi wakil kita di DPR. Jadi, jangan kaget kalau proses legislasi bisa dikatakan buruk. Dari target 90 undang-undang, paling hanya 3 yang di hasilkan. Itupun terkait kepentingan parlemen sendiri. Misalnya, UU MD3. Jadi, pendidikan politik seperti tidak berjalan, kita punya masalah dengan apa yang kita kerjakan. Jurnalisme juga tidak ikut mencerdaskan, apalagi perspektif gender masih diabaikan,"bebernya.

Untuk itu katanya, jurnalis perempuan, harusnya bisa memberi akses kepada kelompok rentan seperti, masyarakat miskin kota, anak-anak, perempuan dan masyarakat lainnya bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat.

"Kita masih punya waktu untuk menjelaskan kepada publik mana yang baik dipilih. Peran jurnalis bisa melihat ini semua dengan perspektif perempuan,"jelasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Anggota Dewan Pers Ratna Komala, Jimmy Silalahi, Pembina FJPI Prof Bagir Manan, para Pemimpin Redaksi perempuan seperti, Pemred Trans /CNN Indonesia Titin Rosmasari, Pemred Rajawali TV Yulia Supadmo, Pemred Femina Petty S Fatimah, dan Direktur Eksekutif SEAPA, Tess Bacala. Selain itu, hadir juga Direktur Perludem, Titi Anggaraini sebagai narasumber diskusi.

Ketua Dewan Pembina FJPI, Bagir Manan dalam sambutannya mengatakan, tidak hanya media dan jurnalis yang turut berperan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, partai politik juga harusnya punya peran lebih besar dalam mencerdaskan masyarakat.

"Selain itu, partai politik juga harus menyiapkan kader-kader perempuannya yang siap dan punya kemampuan untuk menjadi wakil rakyat dan wakil perempuan. Jadi, tidak hanya sekedar memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan saja. Tapi, juga benar-benar menyiapkan kader perempuan yang punya standar,"ujarnya.

Selain diskusi Meliput Pemilu Dengan Perspektif Perempuan di event Hari Pers Nasional 2019, FJPI juga melaunching buku "Jurnalis Perempuan Meliput Indonesia, 50 Kisah di Balik Berita”. Buku itu berisi tentang kisah para jurnalis perempuan dari berbagai daerah di Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Bersamaan dengan itu, FJPI juga mengukuhkan terbentuknya FJPI Jawa Timur. Pengukuhan FJPI Jawa Timur dilakukan pada acara yang diusung FJPI bekerjasama dengan Dewan Pers, "Meliput Pemilu Dengan Perspektif Perempuan", yang digelar di Surabaya, Jumat malam (8/2/2019).

Ketua Umum FJPI Pusat, Uni Lubis, disela-sela pengukuhan berpesan, agar pengurus FJPI Jatim segera menyusun program kerja untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis perempuan khususnya di Jatim.

"Jangan menumpuk uang, apalagi memanfaatkan APBN atau APBN untuk kepentingan pribadi atau kelompok. FJPI lahir untuk meningkatkan profesionalisme wartawan khususnya perempuan, baik itu melalui UKW. Fjpers (sebutan anggota FJPI) dimana pun berada harus tetap bahagia dan kompak,"ujarnya.

Forum Jurnalis Perempuan Indonesia sejak dibentuk pada 22 Desember 2007 silam di Medan, Sumatera Utara. Setelah FJPI Jatim dikukuhkan, kini FJPI memiliki delapan cabang di delapan provinsi di Indonesia. Diantaranya, Banda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur.*