HUMBAHAS-Gencarnya pemerintah pusat membangun pengembangan pedesaan dimasa pemerintahan Presiden Jokowi era ini, patut di apresiasi. Terlihat tiga tahun belakangan setiap desa telah merasakan pembangunan yang langsung dikelola desa dan masyarakat desa itu sendiri serta manfaat yang dirasakan warga.

Salah satunya ialah infrastruktur jalan, sarana  dinilai positif dalam menunjang perekonomian desa. Tapi harapan ini nampaknya tidak akan terwujud ketika aparatur pengguna anggaran seperti Kepala Desa tidak tepat dalam meletakkan dana itu sesuai dengan peruntukan dan tata laksana dengan baik.

Seperti yang terungkap di Desa Marbun Tonga  Dolok ( Martodo ) Kecamatan Baktiraja Kabupaten humbanghasutan Selasa (22/1/2019). Kegiatan Pagu Anggarannya yang fantastik mencapai Rp. 338.462.850.

Dana tersebut untuk pengerjaan Pembukaan Jalan Londut dengan Volume 250 Meter. "Ini perlu di periksa pihak APH (Aparat Penegak Hukum) wilayah Humbang hasundutan, pasalnya kegiatan DD (Dana Desa) tahun anggaran 2018 masa  pengerjaan mei sampai dengan desember dimaksud, diduga asal jadi dikerjakan atau tidak sesuai mekanisme,"ungkap Lumbangaol, warga setempat.

Amatan di lapangan, bahan batu yang digunakan diduga merupakan campuran batu kali yang digunakan dari bebatuan sekitar dan pengerjaan timbunan yang belum merata (asal ditumpuk) hingga kejanggalan lain yang terlihat seperti pasangan pasir pada temboknya yang kuat dugaan tidak sesuai dengan campuran semennya.

Terlihat juga, batu batu besar pada areal jalanya yang belum diratakan, hingga lokasi jalan yang dipenuhi semak belukar dan terkesan jalan baru tersebut tidak terlihat seperti baru dibangun.

Lumbangaol mengaku kecewa dengan pengerjaan jalan tersebut. "Heran dengan alokasi dana sebesar itu hanya dipergunakan seperti membuat tembok jalan saja. Kenapa jalan itu tidak ditimbun, hanya seperti tembok saja. Padahal ini sudah lama sejak tahun kemarin dikerjakan, tapi hasilnya hanya begini saja, batunya itu dulu dibeli dari lokasi itu dan itu batu kali, maunya batu itu harus dipecahkan dulu biar kuat dan itu setauku dibeli dari warga itu lah,"ucapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Humbanghasundutan BP Siahaan mengaku jangka dekat ini akan turun kelokasi guna melakukan pemeriksaan dan menindak lanjuti informasi ini.

"Kami akan segera ke lokasi, dan mendalami kebenaran informasi ini. Trimakasih pak atas informasinya," tandasnya.

Kepala Desa setempat hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi, walau telepon selulernya aktif namun tidak menjawab.*