Roadmap Kelapa Sawit Berkelanjutan Sejalan dengan Pencapaian Visi Misi Pemkab Tapsel

Roadmap Kelapa Sawit Berkelanjutan Sejalan dengan Pencapaian Visi Misi Pemkab Tapsel
Kamis, 06 Desember 2018 11:39 WIB
Penulis: Rel
TAPSEL - Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M. Pasaribu mengapresiasi FOKSBI dan seluruh peserta yang hadir untuk menyusun rencana aksi roadmap kelapa sawit berkelanjutan."Langkah ini juga sejalan dengan upaya pencapaian visi misi pemerintah daerah mewujudkan masyarakat Tapsel yang sehat, cerdas, dan sejahtera berbasis SDM, pembangunan dan sumber daya alam yang produktif dan lestari," ujar Syahrul saat 120 anggota FOKSBI Pusat dan Provinsi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), universitas, perusahaan swasta, dan media memberikan tanggapan terhadap rencana aksi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang diusulkan FOKSBI Kabupaten Tapsel pada konsultasi publik yang diadakan pada tanggal 30 November 2018 di Kota Padangsidempuan.

Proses legalitas kebun sawit rakyat merupakan masukan utama untuk dipertajam dalam rencana aksi yang ditargetkan akhir tahun ini sudah rampung.

Rencana aksi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan disusun oleh FOKSBI Tapanuli Selatan untuk mewujudkan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan.

Ads
"Potensi banjir dan bencana alam marak terjadi, oleh sebab itu diperlukan tata kelola perbunan sawit yang benar agar tidak lagi merambah hutan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di kabupaten ini," jelas Aswin Efendi Siregar, Wakil Bupati Tapanuli Selatan pada pidato pembukaannya.

Konsultasi publik ini bertujuan untuk mendengar pendapat akhir masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap usulan rencana aksi. Saulian Sabbih, ketua FOKSBI Tapsel mengungkapkan, FOKSBI yang didukung oleh sektor swasta, LSM, asosiasi pengusaha, asosiasi pekebun, serta pemangku kepentingan lainnya merupakan suatu bentuk kolaborasi aktif. Konsultasi publik ini upaya FOKSI untuk mewujudkan amanah pemerintah yang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik."

"Saat ini kami sedang merampungkan rencana aksi ini sesuai dengan masukan dan saran semuanya. Legalisasi tanah kebun rakyat akan diprioritaskan dalam rencana aksi dengan memanfaatkan alokasi anggaran ATR/ BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional) yang ada. Targetnya akhir tahun ini, rencana aksi sudah rampung dan akan diusulkan untuk internalisasi dengan dokumen perencanaan daerah," tambahnya.

Dedy Iskandar (North Sumatera Spatial Policy Senior Coordinator Conservation International Indonesia), LSM yang sejak awal tahun ini fokus pada pengelolaan bentang alam berkelanjutan di Tapsel, menambahkan, rencana aksi ini akan menjadi tuntunan untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan agar produktivitas optimal, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya teknologi perkebunan yang tepat guna.

wwwwww