Palas - Mengantisipasi masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) gencar mensosialisasikan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

Kegiatan telusuri desa dinilai dapat berjalan efektif, karena secara langsung dapat membangun komunikasi serta meningkatkan partispastif masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2019 dengan menyalurkan hak suara di TPS nantinya.

Ketua KPUD Kabupaten Palas Amran Pulungan melalui Komisioner Divisi Proda Atas Siregar mengatakan, masyarakat telah memanfaatkan posko dan kunjungan Tim KPU untuk melapor secara langsung belum terdaftar sebagai pemilih sehingga dapat segera didaftarkan.

Untuk itu diharapkan, keberadaan posko agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan keluhannya masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih

“Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pilih, nantinya akan dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apalagi secara internal, kita masih melakukan pembersihan apabila ada data pemilih ganda ataupun yang sudah meninggal masih masuk dalam DPT," katanya.

"Bahkan jika masih ada masyarakat yang belum terdata, di dalam DPT tetap masih ada waktu dan pihaknya akan mengakomodir, masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK),” ujarnya, Senin (22/10/2018).

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Palas Rahmat Efendi Siregar meminta, pihak penyelenggara agar benar-benar menseriusi proses pemutahiran data pemilih.

Harapan kita, tambah dia, dengan kegiatan Tim terjun kedesa diharapkan dapat mendorong proses data pemilih oleh pihak penyelenggara.

“Harapan Bawaslu, peran penyelenggara sangat penting tentang hak pilih masyarakat sehingga tidak ada lagi nantinya masyarakat yang tidak terdata sebagai pemilih karena konstituennya tidak terdaftar sebagai pemilih,” imbuh Rahmat.

Senada dengan itu, Caleg DPR RI dari Dapil II Sumut Ir.H.Haris Simbolon memberikan apresiasi kegiatan yang dilakukan KPUD.

Menurutnya, persoalan data pemilih secara nasional masih banyak ganda, meski sudah beberapa kali dilakukan pemutahiran, namun masih ada saja masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, termasuk data ganda.

“Kita mendukung langkah KPUD terjun ke desa agar bisa menimbulkan kesadaran masyarakat sendiri dalam mengecek sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Apalagi kita juga akan mendorong masyarakat untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum segera melapor ke PPK atau PPS di desa setempat,” kata Haris.

Menimpali Caleg DPR RI Haris Simbolon, Caleg DPR Provinsi Sumut dari Partai Golkar Miftahuddin Harahap untuk Dapil II Sumut menanggapi, GMHP ini sebagai langkah yang bagus, karena hal ini merupakan kewajiban bersama-sama, agar seluruh warga negara Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak tahun depan. Apalagi bagi warga yang belum terdaftar segera melaporkan diri di setiap desa setempat.

“Ini kewajiban kita bersama-sama, dengan harapan nantinya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu serentak tahun 2019 mendatang, bisa lebih meningkat lagi atau angka golput berkurang," timpalnya.