JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan ribuan konten hoaks di media sosial selama masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Mereka juga mendapati maraknya konten kampanye hitam jelang ajang kontestasi.

"Menurut mesin pengais (crawling) kami, sudah ada 1.000 lebih konten hoaks yang terkait dengan politik dan beberapa instrumennya pendukungnya," ujar Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ferdinandus Setu di sela-sela diskusi yang digelar Forum Wartawan Joeang (FWJ) bertema 'Tahun Politik, Media Menangkal Hoaks dan Fitnah' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10).

Kampanye hitam yang terjadi, imbuh Ferdinandus, cenderung menyerang kedua calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan, konten sengaja diciptakan untuk menyerang salah satu tokoh tertentu.

"Sangat bervariasi, tidak terhindar bukan hanya dari satu kubu umumnya," ucap dia. 

Kominfo telah melakukan penindakan terhadap konten hoaks dan kampanye hitam, melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 1.000 konten hoaks, diperkirakan sekitar 20 konten telah diblokir.

"Artinya Bawaslu yang punya hak memutuskan ini masih ranah aman, yang diperbolehkan, atau black campaign yang tidak diperbolehkan. jika Bawaslu sudah menyatakan black campaign, kita akan melakukan pemblokiran," jelas dia.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan ada peran media massa dalam masifnya penyebaran hoaks. Karenanya ia meminta seluruh stakeholder di perusahaan media termasuk pemilik, mengatasi hal ini. 

"Sebab media memiliki tanggungjawab dalam upaya membangun persatuan dan kesatuan bangsa," jelasnya. 

Sementara, Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) Naek Pangaribuan, menambahkan hoaks tidak akan bertumbuh apabila masyarakat cermat dan cerdas saat menerima pesan atau berita. 

"Sebaliknya hoaks akan subur apabila tingkat kecerdasan masyarakat masih rendah. Menurut informasi, Polda Metro Jaya itu menerima laporan kasus hoaks sedikitnya empat laporan per hari," tandas Naek.

Turut hadir pada diskusi Kapendam Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi dan mantan anggota DPR RI Ruhut Sitompul. ***