JAKARTA - Setelah LRT (Ligth Rail Transit) di Palembang diresmikan oleh 'Pak de' sebutan untuk Presiden Jokowi, ternyata tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Beberapa kali LRT Palembang mengecewakan penumpang karena selalu mogok. Padahal peresmian sebuah proyek, menandai dimulainya penggunaan proyek LRT tersebut.

Namun faktanya, Proyek LRT bukannya lancar digunakan publik, malahan mengalami beberapa kali mogok.

Kejadian ini menimbukan pertanyaan dan adanya dugaan atau tanda tanda kejanggalan yang tak bisa disembunyikan oleh pihak kementerian perhubungan.

Dugaan kejanggalan tersebut, bisa dilihat dari Nilai Investasi pembangunan LRT Sumatera Selatan, yang dimulai dari Stasiun Bandara Internasional sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring sport City. Dimana proyek itu telah menelan biaya sebesar Rp12.5 triliun.

Jika dilalkulasikan, setiap satu Kilometer pembangunan LRT sepanjang 23.4 KM, bisa menghabiskan anggaran antara USD.37 sampai 40 juta, atau sekitar Rp520 miliar.

Dan hal ini, tentunya dinillai terlalu mahal dan cenderung ada dugaan mark up kalau biasanya hanya sekitar 8 juta Dollar per KM. Maka dari persoalan ini,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan.

Kepada GoNews.co, Untuk Itu, Direktur CBA (Center For Budget Analysis) Ucok Sky Khadafi, meminta kepada KPK untuk segera melakukan pemanggilan kepada Menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan pihak Waskita Karya.

"Pemanggilan ini dalam rangka untuk pemeriksaan bukan saja, pembangunan jalan rel kereta api, tapi juga memeriksa kereta api yang mogok, apakah Kereta api tersebut barang baru atau rongsokkan," ujarnya, Rabu (15/8/2018).

"Kami minta kepada KPK, jangan hanya fokus Operasi tangkap tangan kepala daerah saja. Tapi juga harus fokus kepada kementerian yang menangani pembangunan Infrastruktur Jokowi," pungkasnya. ***