SERGAI - Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, hal ini sejalan dengan program NAWACITA ketiga Presiden RI Joko Widodo yaitu  Membangun Indonesia dari pinggiran dimulai dari desa.  Hal tersebut diungkapkan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman saat menjadi Keynote Speaker pada acara Konsistensi Integrasi dalam Membangun Desa yang Berkeadilan dan Sejahtera di Hotel Aston inn Semarang, Kamis (2/8) malam.

Acara yang digagas oleh Kaukus  Kemitraan Independen untuk Pencapaian Kesejahteraan (KKI-PK) serta menggandeng Ford Foundation dibuka oleh Ketua Dewan Nasional KKI-PK Ifdhal Kasim berlangsung mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2018.  

Soekirman mengatakan, untuk membangun desa tersebut tentu ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah penyediaan data jumlah masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan permasalahan koordinasi antar lembaga dan pusat daerah yang mengakibatkan munculnya beragam jenis data desa yang tidak sesuai standar. “Dalam mendata tentang jumlah rakyat miskin masih ada kendala,” bilangnya.

Menurutnya, dengan latar belakang disetiap desa yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif sesuai potensi desa (Podes) dapat diwujudkan menjadi desa yang unggul, berkembang dan berkelanjutan. Kemudian pokok-pokok pikiran (road map) pembangunan desa yang terdiri dari SDM, SDA, manajemen, prasarana, sarana, pendanaan, pendampingan dan fasilitas, kerjasama dan kemitraan serta regulasi. Jika hal ini semuanya terpenuhi, tentu data desa yang akurat melalui sistem yang terintegrasi dapat tersajikan.  

“Provinsi Sumut khususnya Kabupaten Sergai dan Kota Tebing Tinggi ditahun 2019 akan menjadi pilot project program SAPA,” pungkas Soekirman.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari dialog integratif ini dalam upaya pengentasan kemiskinan, impelementasinya di Sergai dengan meningkatkan kualitas penyedia sumber data utama melalui pembinaan statistik kepada aparat desa, kemudian membangun sistem tunggal data desa yang terintegrasi, mensinergikan pelaksana melalui forum atau jaringan satu koordinasi melalui Forum Satu Desa dan melaksanakan penyusunan data desa yang terkoordinasi mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pusat.

“Namun kita masih punya banyak tantangan salah satunya seperti terjadinya ikonsisten data desa yang menyebabkan kualitas data desa rendah, sistem data yang digunakan untuk mengukur hal yang sama dari sumber data yang berbeda,” paparnya.