JAKARTA - PP Pemuda Muhammadiyah mendesak, agar Presiden Joko Widodo segera memecat atau mencopot Yasona Laoly sebagai menteri Menkumham.

Desakan ini disampaikan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahniel Azhar menanggapi adanya OTT di Lapas Sukamiskin dinihari tadi.

"Presiden harus berani tegas, copot Yasona," ujar Dahniel kepada GoNews.co, Sabtu (21/7/2018) saat dikonfirmasi.

Alasanya kata Dahniel, selain OTT, adanya informasi terkait lapas Sukamiskin menjadi rumah dan kantor baru yang nyaman dan aman bagi napi koruptor asal sanggup membayar mahal bukanlah hal yang baru.

Hanya saja kata dia, belum ada tindakan hukum yang nyata. "Mudah-mudahan kali ini KPK bisa membongkar semua praktik fasilitasi dan suap menyuap disana," tandasnya.

"Dan, menurut saya, salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal ini adalah menteri hukum dan HAM yang saya yakin sejak lama telah mengetahui rahasia publik tersebut, namun tidak pernah ada tindakan nyata," sesalnya.

Menurut Dahniel, bukan cuma sekedar dicopot, Menkumham, Yasona juga perlu dimintai keterangan. "Karena hal ini terkait dengan tanggungjawab dia. Harus ada keterangan jelas, apakah benar ada lobi-lobi napi ke dia (Menkumham) atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi sendiri," paparnya.

Pasalnya lanjut Dahniel, rata-rata napi koruptor yang dipenjara di Sukamiskin memiliki pengaruh politik dan birokrasi yang kuat.

"Dengan begitu pak Menkumham bisa menjelaskan kepada publik, dan membongkar pratik mafia lapas yang selama ini meresahkan dan mengangkangi hukum kita," pungkas Dahniel Anzar yang juga pendiri Madrasah Antikorupsi itu.***