MEDAN-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut periode 2018-2023 mengedepankan pola pencegahan, penindakan pelanggaran yang cepat, transparan dan profesionalitas. Hal tersebut akan diterapkan Bawaslu Sumut pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019.
Oleh sebab itu, pasca dilantik pada hari Senin 16 Juli 2018 lalu, tujuh komisioner periode 2018-2023 membahas perumusan strategi pencegahan tersebut.
“Kami membahas mengenai bagaimana strategi pencegahan dan penindakan pelanggaran. Termasuk memetakan kerawanan pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilu,” kata Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga (H3) Bawaslu Sumut, Henry Sitinjak menjawab GoSumut, Kamis (19/7/2018).
Dijelaskannya, pembahasan strategi dan program kerja merupakan agenda pertama sekaligus konsolidasi internal. Sebab, saat ini tahapan Pemilu 2019 sedang proses pemutakhiran daftar pemilih dan pengajuan bakal calon legislatif (Bacaleg) oleh Partai Politik (Parpol) ke KPU Provinsi dan 33 KPU Kabupaten/Kota.
“Begitu dilantik, kami langsung mengawasi. Kemarin kita awasi penyerahan bacaleg di Kantor KPU Sumut,” jelas mantan Komisioner Panwaslih Kota Medan ini.
Saat sedang proses pemutakhiran daftar pemilih, kata Henry, penduduk Sumut yang memenuhi persyaratan tidak masuk dalam daftar pemilih menjadi satu fokus potensi kerawanan.
Karena, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut lalu, tercatat 335.392 penduduk masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) alias pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak memilih menggunakan KTP elektronik (KTP-el)/Surat keterangan (Suket). Sebanyak 326 .832 orang di antaranya menyalurkan hak pilihnya.
Bersamaan itu juga, saat ini sedang proses pengajuan daftar Bacaleg. KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sedang memverifikasi berkas pencalonan dan syarat calon, sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
“Pada tahapan pencalonan ini, potensinya sengketa pencalonan, dan Bawaslu berwenang menangani sengketa proses,” tandasnya.