JAKARTA - Partai Demokrat (PD) memastikan pada Pilpres 2019 mendatang akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. PD tak akan bersikap netral seperti Pilpres 2014, dimana partai itu tidak memberikan dukungan kepada calon yang ada saat itu, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hal ini seperti diungkapkan Sekjen PD Hinca Panjaitan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/07), menurut dia, partainya, pasti akan melabuhkan dukungan kepada salah satu pasangan calon yang maju pilpres.

PD, ujar Hinca, terus membuka diri terhadap berbagai kemungkinan koalisi. Opsi yang engemuka, ada tiga, yakni mendukung petahana Jokowi, mendukung Prabowo atau dengan membentuk poros ketiga dalam Pilpres 2019.

"Kami tetap mengambil keputusan apakah ke Jokowi, apakah ke Prabowo, apakah ke bukan Jokowi dan bukan Prabowo. Kami tetap menyusun," ujar Hinca.

Dalam kesempatan itu, Hinca Panjaitan juga mengatakan, bahwa Partai Golkar juga mengajak partainya bergabung dalam koalisi parpol yang mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2019. Ajakan itu kata dia disampaikan dalam pertemuan kedua pimpinan parpol tersebut pada Selasa (10/7).

Pertemuan dilakukan ketika Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambangi kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kuningan, Jakarta. “Panjang sekali diskusinya. Apakah benar ada ajakan kepada pak Jokowi? Itu betul,” kata Hinca.

Pada pertemuan itu, Hinca menerangkan, SBY menyampaikan kepada Airlangga bahwa Demokrat tidak mempunyai capres. Namun, dia mengatakan, SBY menyatakan Demokrat menyiapkan cawapres.

"Kami menyiapkan wapres. Nah yang ada itu tinggal Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau kemungkinan yang bukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Tentu ajakan itu ada dan yuk mari kita timbang sama-sama," kata Hinca.

Dia mengatakan pertemuan tersebut berkaitan dengan pilpres dengan substansinya saling bertukar informasi dari Airlangga selaku ketum Golkar maupun dari SBY sebagai ketum Demokrat. "Di ujung kami bersepakat akan ada pertemuan lagi jelang tanggal 4 Agustus, salah satu hal yang dibahas yaitu kapan pasangan itu akan diumumkan," ujarnya.

Dia membantah dalam pertemuan itu ada penawaran portofolio menteri di kabinet kedepan. Ia menegaskan pertemuan itu hanya membicarakan bagaimana sebaiknya koalisi dibangun.

"Jadi tetap seperti yang kami sampaikan saat rapimnas PD, tentu berkoalisi itu harus bersama-sama membicarakan, program kerja juga sama-sama, dan lain-lain," ujar Hinca.

Menurut dia, Demokrat berpandangan bahwa berkoalisi itu harus bersama-sama membicarakan program dalam lima tahun kedepan. "Jangan lupa bahwa Demokrat punya 10 persen lebih suara, sehingga kami bisa mendiskusikan banyak sekali tentang hal-hal yang kami anggap penting," tuturnya.

Hinca juga membantah kabar bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan opsi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menjadi cawapres, tetapi dijadikan menteri. Menurut dia, dalam pertemuan itu tidak membicarakan orang-perorang dan tidak bicara jatah politik yang akan diperoleh.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membahas Pilpres 2019 dengan SBY di rumah SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/7). "Kami komunikasi saja. Komunikasi mengenai keadaan politik. Ini kan kerja sama antarpartai selalu terbuka komunikasi," ujar Airlangga seusai melakukan pertemuan tertutup dengan SBY.

Airlangga mengatakan belum ada tawaran yang diajukan Golkar kepada Demokrat untuk masuk koalisi pendukung Jokowi. Menurut dia, semuanya masih "cair".***