MEDAN - Sekretaris DPD I Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution menegaskan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian partai pengusung Eramas yang berkaitan dengan pemungutan suara pada 27 Juni mendatang. Salah satunya yakni pendistribusian logistik seperti surat suara, formulir C6 dan logistik lainnya.

"Peraturan KPU sudah menetapkan kalau kebutuhan surat suara itu adalah sejumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5 persen di tiap-tiap pemungutan suara. Kita tahu KPU sudah melakukan proses pencetakan dan pengadaan surat suara sejumlah DPT tambah 2,5 persen," kata Irham Buana di Posko Pemenangan Eramas Jalan A. Rivai Medan, Rabu (20/6/2018).

Menurutnya, hal itu menjadi perhatian partai pengusung Eramas karena informasi yang diterima banyak permintaan pertambahan surat suara di tiap-tiap kabupaten/kota. Artinya, terjadi kekurangan di setiap-setiap kabupaten/kota.

"Ini akan menimbulkan potensi kecurangan, kita harus mendapatkan penjelasan dari KPU dan menjelaskan kepada publik Sumut alasan pertambahan surat suara berdasarkan permintaan KPU kab/kota. Sebab, kalau itu dicetak sesuai DPT yang diserahkan KPU kab/kota, maka itulah jumlah surat suara yang diserahkan ditambah 2,5 persen lagi. Tapi kenapa ada permintaan penambahan surat suara. Tapi kalau alasan rusak dan salah kirim maka harus ada penjelasan dari KPU," tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, berdasarkan pantauan pihaknya surat undangan memilih atau formulir C6 sudah sampai tingkat desa atau kelurahan.

"Berarti sudah sampai tingkat PPS. Kita tahu, kantor PPS itu tidak terpisahkan dengan kantor lurah dan kantor kepala desa. PPS juga tidak mungkin bekerjasama sendiri tanpa bantuan lurah dan kepala desa. Tapi kita tidak inginkan surat undangan itu disalahalamatkan atau disalahgunakan oleh kepentingan yang ada sehingga rakyat yang punya hak memilih, menjadi diabaikan, ini salahsatu menjadi potensi konflik," imbuhnya.

Dia juga menyesali adanya perubahan lokasi kampanye pada 23 Juni yang akan datang.

"Ada perubahan tempat yang dilakukan sepihak, padahal jadwal dan tempat kampanye keputusan bersama maka seharusnya secara konsisten diikuti oleh Paslon. Ini menimbulkan curiga," tambahnya.