MEDAN - DPD Partai Gerindra menyesalkan perlakuan yang diterima oleh paslon Eramas terkait dalam penyelengaraan yang dilakukan Bawaslu Sumut maupun KPU Sumut. Apalagi, banyak laporan dugaan pelanggaran yang terjadi, namun tidak ditindaklanjuti.

"Tujuh hari menjelang pemungutan suara, kami mensinyalir ada gerakan-gerakan tertentu untuk kepentingan tertentu, yang kemudian sangat menyalahi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diharapkan dalam demokrasi kita," ungkap Sekretaris DPD Partai Gerindra, Robert Lumbantobing, di Posko Pemenangan Eramas Jalan A. Rivai Medan, Rabu (20/6/2018).

Begitupun, Partai Gerindra, dalam mengantisipasi enam dan tujuh hari ke depan sebelum pencoblosan, pihaknya siap mengamankan rangkaian dan tahapan proses pilgubsu ini dalam rangka untuk memenangkan Eramas.

"Apa yang menjadi catatan kami adalah bahwa gerakan kami akan melakukan sama persis seperti apa yang kami awasi pada konteks Pilkada DKI. Kami akan mengawasi setiap TPS dari awal sampai akhir. Seluruh kader Partai Gerindra siap mengawasi jalannya Pilgubsu ini dan pilkada kabupaten/kota lainnya," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga sangat menyayangkan atas beberapa kejadian belakangan ini, dan kader Partai Gerindra sudah diinstruksikan Sekjend Gerinda, Ahmad Muzani untuk melawan segala tindak lanjut ataupun gerakan-gerakan yang dilakukan lawan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Oleh karenanya, kami juga akan mengawasi ini di dalam konteks penentuan Plt Gubernur Sumatera Utara, agar tidak terjadi pelantikan Plt yang ada di Jawa Barat. Jauh hari sebelumnya ini sudah diprotes, baik partai pendukung, paslon masing-masing, agar penunjukkan Plt itu jangan sampai melanggar aturan yang sudah ada," tegasnya.

Sebagaimana yang diketahui, di Jawa Barat sudah dilantik Plt dari institusi kepolisian dan ini diprotes.

"Dan kita tidak menginginkan hal yang sama terjadi di Sumatera Utara. Kalau itupun terjadi, kita protes, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya kembali.