SAMOSIR - Setelah menunggu dengan penantian panjang selama 14 tahun, Pemberian penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Samosir oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumut akhirnya terwujud, Kamis (24/5/2018) di kantor BPK Jalan Iman Bonjol Medan. Pemberian penghargaan WTP pun disambut haru dan gembira oleh Bupati Samosir, Drs Rapidin Simbolon dan seluruh jajaranya yang menyaksikannya momentum penting bagi Kabupaten Samosir.

Rapidin mengapresiasi kerja keras semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Samosir yang bekerja penuh untuk mencapai penghargaan WTP.

"Saya sangat bangga dengan pencapaian dan penghargaan ini, kami bekerja tanpa mengenal waktu. Saya sendiri 24 jam terus menggiring seluruh SKPD untuk bekerja dan komitmen mencapai dan menyusun laporan keuangan, sehingga berdasarkan pemeriksaan BPK termasuk implementasinya kami memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian yang pertama dalam sejarah berdirinya kabupaten," ujarnya.

Rapidin juga mengurai, pada tahun tahun sebelumnya, saat masa masa transisi kepemimpinannya sebagai Bupati Samosir pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Samosir pernah dinyatakan Diclaimer atau BPK tidak menyatakan pendapat, sehingga bagi Rapidin penilaian itu merupakan cambuk untuk terus bekerja lebih keras. Lalu, pada setahun kemudian Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Samosir mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan pada Tahun 2017.

"Saat Samosir dinilai Disclaimer pada Tahun 2015, saat itu masa masa transisi kepemimpinan saya sebagai bupati saya sungguh menangis. Saya dorong semua SKPD untuk berkomitmen penuh untuk mencapai hasil yang lebih baik tahun berikutnya," tambahnya.

Semangat untuk terus memperbaiki laporan keuangan yang berdasarkan empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang undangan dan efetivitas sistim terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir sejak Tahun 2015.

Menata aset pemerintah seperti tanah dan pembangunan irigasi dan pembangunan demi pembangunan dilakukan dengan baik, Sehingga akhirnya, penghargaan Opini WTP pun tercapai.

Tidak itu saja, langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan WTP dilakukan dengan membangun komitmen bersama DPRD Kabupaten Samosir dan para Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Samosir, antara lain dalam penyusunan anggaran, perubahan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penghargaan WTP kepada Pemerintah Kabupaten Samosir sendiri diserahkan Anggota V BPK RI, Isma Yatun bersama Gubernur Sumatera Utara, Tengku Ery Nuraedi disaksikan Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Rudi Siahaan, Asisten II, Saul Situmorang, Asisten III, Marsinta Sitanggang, Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata, dan Wakil Ketua I, Jonner Simbolon.

Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Rudi Siahaan Penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Samosir oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumut yang menghasilkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) sangat membanggakan. Oleh karena itu, diakuinya, Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus bekerja mempertahankannya pada tahun tahun berikutnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Rismawati Simarmata, opini WTP yang diraih oleh Kabupaten Samosir merupakan sebuah bukti peningkatan kinerja dan dapat memperkokoh tata kelola keuangan ke depan untuk berjalan lebih baik.

Selain Kabupaten Samosir, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga memberikan Opini WTP kepada 13 daerah seperti, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tapsel, Kabupaten Taput, Kabupaten Dairi, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labusel, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tobasa, Kabupaten Paluta dan Kota Binjai.