DPR Butuh Gedung Baru, Bamsoet Kembali Surati Pemerintah

DPR Butuh Gedung Baru, Bamsoet Kembali Surati Pemerintah
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (Istimewa)
Rabu, 18 April 2018 20:31 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Penambahan jumlah Anggota DPR pada Pemilu 2019 dipastikan akan berimplikasi pada kebutuhan ruang kerja baru para legislator di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Karena itu, DPR akan kembali menyurati pemerintah guna mendapatkan kepastian ijin melaksanakan pembangunan gedung baru.‎Hal ini diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Rabu (18/4/2018) di Jakarta. "Dalam rapat pimpinan DPR sudah diputuskan, DPR akan menyurati kembali pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan Alun-alun Demokrasi," katanya.

Sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam anggaran belanja dewan di APBN 2018, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp601 miliar untuk dua pekerjaan itu. Berdasarkan hasil audit Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gedung Nusantara I DPR RI itu kata Bamsoet, sudah tidak memadai untuk menunjang kinerja dewan.

Bamsoet juga menjelaskan, DPR dalam pagu indikatif RAPBN 2019 berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan gedung untuk tahun anggaran 2018.

Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung pada 2018 ini kata dia, maka DPR akan mempertimbangan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan.

"Itu akan kita pertimbangkan untuk tak dilanjutkan walaupun BURT telah menyampaikannya di sidang paripurna," tandasnya.

Ads
Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa (10/4).

Ketua BURT DPR Capt. Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun lebih itu diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja (satker). Namun, fokusnya untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan penambahan 15 orang anggota DPR periode 2019-2024. ***

wwwwww