JAKARTA - Saat berkunjung ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat, Joko Widodo membagi-bagi sembako kepada warga.

Sebagai Presiden yang akan kembali mencalonkan diri, aksi bagi-bagi sembako ini dianggap sebagai agenda terselubung atau mencuri star kampanye.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang mempertanyakan aksi bagi-bagi sembako yang dilakukan Jokowi itu.

Aksi bagi-bagi sembako itu sempat viral di jagat maya. Dalam salah satu video tampak bingkisan yang dibagi tertulis dari Istana Negara.

Kupon bagi-bagi Sembako juga bertuliskan Kunjungan Kerja Presiden RI dengan stempel Polres Sukabumi-Polsek Palabuhan Ratu

"Harus ada penjelasan kenapa bisa begini," tulis Wakil Ketua DPR Fadli Zon di akun twitternya @fadlizon sembari memention akun @jokowi.

Fadli pun mengupload foto kupon bagi-bagi sembako oleh Jokowi. Lebih khusus Fadli mempertanyakan apakah bagi-bagi sembako yang dilakukan Jokowi bagian dari protap.

"Apakah sudah jadi protap bagi2 sembako pas kunker," kicau Fadli.

Tidak hanya di Sukabumi, hal serupa juga dilakukan Jokowi di Solo. Selain Fadli Zon juga banyak pihak menyayangkan peristiwa yang terlihat dalam video yang menunjukkan adanya sejumlah aparat kepolisian dan tentara yang terlibat dalam pembagian sembako diiringi ucapan "terima kasih, terima kasih, ini dari presiden, ini dari presiden……"

Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma juga menyatakan keprihatinan dan kekecewaannya.

"Ada distorsi tugas aparatur negara sebagaimana yang terlihat dari video itu. Tugas tentara adalah untuk mempertahankan negara, sedang polisi menjaga keamanan," kata Lieus dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Lieus, adalah sangat tidak etis Presiden menggunakan aparat negara untuk pekerjaan bagi-bagi sembako seperti itu.

"Kita dulu mendukung dan memilih Presiden Jokowi untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk bagi-bagi sembako," katanya.

Ditambahkannya, apa yang terjadi di depan Pasar Gede, Solo itu bukanlah yang pertama yang dilakukan Jokowi sebagai Kepala Negara.

"Sudah berkali-kali Presiden melakukan hal itu. Bahkan di beberapa daerah yang dikunjunginya, Presiden membagikan hadiah pada rakyatnya dengan mobil yang terus melaju. Meski maksudnya baik, tapi cara seperti itu tentu saja tidak benar," kata Lieus.

Presiden Jokowi, lanjut Lieus, seharusnya memikirkan cara yang lebih bermartabat dalam menyejahterakan rakyatnya. Bukan sekedar memberikan kesenangan sesaat melalui bagi-bagi sembako seperti itu.

Terkait penggunaan aparat kepolisian dan tentara, sebagai orang yang mengaku pendukung Jokowi, Lieus berharap hal itu tidak terulang lagi di masa-masa mendatang."Polisi dan Tentara itu adalah alat negara, bukan alat kekuasaan," katanya.

Lanjutnya, tidak pada tempatnya Presiden, siapapun orangnya, menggunakan alat negara untuk tujuan-tujuan pragmatis yang sarat dengan agenda politik.

"Kalau ASN (Aparatur Sipil Negara) saja dilarang terlibat dalam kegiatan yang berbau politik, apalagi Polisi dan Tentara," pungkas Lieus. ***