TERNATE - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Nono Sampono menghadiri acara Festival Legu Gam Kie Raha tahun 2018 di halaman Kesultanan Ternate, Maluku Utara (31/3/2018).

Dalam sambutannya, Nono menjelaskan bahwa di era penjajahan samudera pada abad 12 sampai 17 bangsa Arab, Cina dan Eropa berlomba-lomba mencari letak kepulauan Maluku dan mereka berupaya menguatkan pengaruh nya di Indonesia.

"Mereka ingin menguasai perdagangan khususnya rempah-rempah dunia agar tetap dapat terus diperhitungkan dikancah nasional dan global," tegasnya.

Namun Nono mengingatkan agar zaman sekarang di kepulauan Maluku khusus nya Ternate, harus terus berupaya untuk mengembangkan potensi baru misalnya dari sektor ekonomi kreatif, wisata budaya, religi, sosial budaya dan pendidikan khususnya.

Lanjutnya, meski Ternate memiliki potensi besar dalam bidang pertambangan dan mineral, janganlah dijadikan sumber daya alam menjadi pendapatan utama.

"Sumber daya alam pertambangan dan mineral sifatnya terbatas dan tidak bisa diperbaharui artinya suatu saat akan habis," ucapnya.

Senator asal Maluku ini menjelaskan Festival ke-16 yang bertema "Legu Gam Ternate  Mercusuar Indonesia, Indonesia Mercusuar Dunia", mengandung makna jika Ternate Maluku Utara maju, maka akan membawa pengaruh terhadap kemajuan indonesia. 

"Ternate, Maluku Utara harus terus memiliki andil dan pengaruh bagi kemajuan pembangunan di Indonesia," ujarnya.

Saat ini kata dia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sedang mempersiapkan dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah kepulauan yang dikhususkan bagi daerah-daerah provinsi maupun kabupaten berbasis kepulauan yang berkaitan dengan bagaimana negara memberikan pengakuan dan sekaligus melindungi hak-hak adat.

"DPD RI berharap dengan hadirnya UU ini akan menjawab berbagai persoalan yang ada di daerah kepulauan," terangnya.

Sebagai pimpinan DPD RI Nono Sampono berpesan agar Kesultanan Legu Gam ini semakin memperluas hubungan sosialnya ke masyarakat dan Pemerintah sehingga dapat bersama-sama membangun Ternate dan Maluku Utara secara keseluruhan.

"Oleh Karena itu DPD RI meminta Forum Kesultanan Nusantara sebagai objek dan juga subjek terlibat dalam mendukung agar UU ini bisa diwujudkan," tutupnya.***