Medan - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kelapa sawit saat ini menjadi komoditas penting yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kalau kelapa sawit berhasil baik, maka ekonomi rakyat dan negara akan baik.

“Kita semua harus mampu memberikan penjelasan, perlawan atau apapun itu dalam upaya menghadapi bukan hanya kampanye negatif tetapi juga propaganda yang tidak fair,” kata Darmin dalam sambutan pada Musyawarah Nasional X Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI,) di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (14/3/2018), sebagaimana siaran pers GAPKI yang diterima medanbsinisdaily.com.

Menurut Darmin, pemerintah bersama dunia usaha harus bekerja sama untuk melakukan perlawanan dalam menghadapi kampanye negatif itu.

"Di dalam negeri kita punya BPDP dan di luar negeri kita punya CPO Fund untuk membela kepentingan sawit Indonesia. Artinya melalui keberadaan kedua lembaga itu serta dukungan pemangku kepentingan sawit lain, hal ini menunjukkan kelapa sawit merupakan komoditas yang perlu kita kembangkan dan bela bersama, apapun itu tantangannya," ujarnya.

Untuk mendorong perekomian masyarakat, pemerintah juga melakukan beberapa progam pemerataan ekonomi, salah satunya mempercepat pembagian sertifikasi tanah rakyat.

Dulu paling banyak, pemerintah hanya membagi 650.000 persil, Namun mulai tahun lalu jumlahnya meningkat 5 juta persil per tahun. Bahkan, tahun ini ditingkatkan menjadi 7 juta persil dan tahun depan 9 juta persil. ”Angka ini merupakan kenaikan hampir 8 kali lipat,” kata Darmin.

Jika ini berjalan baik, maka praktis dalam beberapa tahun kedepan seluruh lahan rakyat tersertifikasi.

Ia menyebutkan, pemerintah juga menjalankan program membantu rakyat melalui perhutanan sosial. Ia mengungkapkan, selama ini ada lahan negara yang dikelola Perum Pehutani dan Inhutani, namun tidak berhasil. “Jangankan petaninya, BUMN saja tidak tidak,makmur,” kata Darmin.

Karena itu, ia menilai untuk meningkatkan taraf keberhasilan, pemerintah akan membuat pola-pola kluster supaya petani yang ada dalam kluster bisa melakukan eksternalisasi.

"Agar efektif, dalam kluster itu cukup hanya 10-12 petani saja. Tidak harus ada 300 petani," papar Darmin. Hal itu, kata Darmin, bisa dimulai dengan membagi bibit yang baik.

Kalau bibitnya baik, Darmin yakin maka hasilnya akan baik. Persoalan dengan rendahnya produksi CPO saat ini adalah terlalu banyaknya beredar bibit palsu.

“Bibit palsu yang menurunkan produksi CPO pada kisaran 30-40%. Sayangnya, bibit palsu yang marak beredar, baru bisa diketahui saat tanaman sawit itu tumbuh remaja," keluh Darmin.

Darmin juga memastikan, pemerintah akan mengundang korporasi sawit besar untuk membantu pemerintah untuk penyebaran bibit-bibit sawit yang baik.

Ke depan, Darmin menyebutkan pemerintah harus mampu mengubah perilaku menanam petani budidaya yang sangat individual dan subsiten. Salahsatunya adalah dengan bibit-bibit sawit yang baik.

”Jangan takut, ini tidak gratis. Pemerintah siap membeli bibit tersebut dari dunia usaha,” kata Darmin.

Darmin juga mengapresiasi komiten dunia usaha dalam melakukan program pencegahan kekebaran hutan. Bahkan, ucap Darmin, para pengusaha berkomitmen untuk membantu membina para petani dalam radius 3 km dari konsesinya untuk membina para petani dalam pencegahan kebakaran.

Menurut Darmin, ada banyak hal yang sudah pemerintah siapkan untuk mendorong industri sawit mempunya menetapkan standar ISPO.

“Kita ingin sawit menjadi industri kompetitif yang berkelanjutan. Kenapa Malaysia bisa kita tidak. Karena itu, marilah kita bekerjasama sama untuk memajukan sawit Indonesia,” tegas Darmin.