KARO - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung, mengunjungi pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

Dalam kunjungan itu turut hadir Deputi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tanggap Cepat Bencana, Djoko, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik, Roy, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan unsur Forkopimda, Wabup Corry Sebayang, jajaran BNPB, Kepala BPBD Provsu Riadil Akhir Lubis, OPD Pemkab Karo, Camat dan Kepala Desa, TNI dan Polri serta para Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Darurat Provsu dan Pemkab Karo.

Willem Rampangilei mengatakan, kedatangannya beserta rombongan Kementerian PMK dan KSP dalam rangka melihat dan meninjau langsung progress atau kemajuan yang telah dicapai dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi dampak dari erupsi Sinabung Volcano.

"Kedatangan kita juga untuk mengidentifikasi semua permasalahan-permasalahan yang menghambat dari penyelesaian program kerja pemerintah pusat yakni meliputi pemukiman hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) serta infrastruktur," kata Willem.

Willem menjelaskan untuk relokasi mandiri tahap pertama di Siosar sudah selesai tahun lalu sebanyak 370 unit /kepala keluarga (KK). Kemudian relokasi mandiri tahap kedua sebanyak 1.650 KK dan telah selesai 879 KK sisanya pada akhir maret 2018.

"Saya sudah melihat dan berbicara langsung dengan masyarakat yang menempati baik di huntara III maupun Huntap. Dan saya sudah mengetahui apa permasalahan dan keluhan-keluhan mereka diantaranya air bersih dan listrik," jelasnya.

Kepala BNPB juga mengungkapkan bahwa terakhir relokasi mandiri tahap ketiga akan dibangun 1.098 unit rumah. Dimana, untuk kebutuhan pemukiman masih tahap pembebasan lahan (land clearing) dan untuk kebutuhan lahan sedang proses perizinannya.

"Yang menjadi permasalahan disini adalah dengan berkembangan data kepemilikan lahan. Untuk itu dari hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Karo, Pemkab Karo harus menerbitkan SK tentang data penerima bantuan hunian agar ke depannya tidak terjadi perubahan data," ungkapnya.

Sementara itu Wagubsu Nurhajizah Marpaung atas nama pemerintah provinsi dan daerah memberikan apresiasi yang tinggi atas perhatian pemerintah pusat dalam membantu rehabilitasi dan relokasi untuk pengungsi korban bencana erupsi Sinabung. Sebenarnya sudah cukup panjang beban dan penderitaan masyarakat sekitar gunung Sinabung karena sudah sejak dari tahun 2010.

Wagubsu berpesan kepada masyarakat yang tertimpa musibah janganlah merasa ini merupakan masalah dan penderitaan sendiri tetapi musibah bencana alam ini adalah musibah kita bersama, musibah nasional.

"Oleh karenanya para korban bencana alam erupsi Sinabung harus selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Pemerintah Pusat, Provsu dan Pemkab Karo. Jaga dan rawatlah rumah atau tempat tinggal ini, agar bisa dipakai sampai ke anak cucu," imbau Nurhajizah.

Kepada Pemkab Karo dalam hal ini Bupati dan Wabup dihimbau untuk terus berkordinasi dengan Pemprovsu dan Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan rehabilitasi dan relokasi bencana alam ini.

Dan ingatkan kembali agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di radius 3,5 sampai 7 km.

"Jangan ada kehidupan di radius ini agar tidak ada lagi korban jiwa dan kerugian yang lebih besar lagi," pungkas Wagubsu.