JAKARTA - Ketua DPD RI, Oemsan Sapta yang didampingi anggota Komite II DPD RI Prof Dailami Firdaus, menerima Pimpinan dan komisioner BPH MIGAS, Senin, (26/2/2018). Di Komplek DPD/MPR/DPR Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut banyak hal yang didiskusikan terkait pengadaan jaringan Gas Nasional dan juga perihal penguatan ekonomi kedaerahan yang sejalan dengan konsep serta program-program yang sudah maupun akan dilakukan oleh BPH Migas.

Point' yang sangat bagus adanya usulan satu sub penyaluran BBM untuk satu desa. Sehingga manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat daerah yaitu mudah dalam memperoleh BBM.

Kepala Pengaturan Hilir Minyak dan Gas ( BPH Migas ) Fasnhurullah Asa menjelaskan, penyaluran BBM didaerah-daerah terkendala dengan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar ( SPBU )yang masih belum mencukupi.

"Jumlah keseluruhan SPBU Ditanah air sekitar 7000, dan 70 persennya berada di Pulau Jawa," tandasnya.

Dengan satu desa, satu penyalur, maka kendala tersebut dimungkinkan akan teratasi, terutama diwilayah daerah 3T ( Terpencil, Tertinggal, Terluar ) selain efektif tentunya nilai investasi ya pun sangat terjangkau dibandingkan bila harus membuat SPBU berskala besar.

"Dengan nilai investasi dikisaran Rp.50 hingga Rp100 juta, tentu ini akan meringankan sekali dan mampu membuka lapangan kerja didaerah-daerah tersebut," paparnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta meminta Komite II segera menindak lanjuti pertemuan dengan BPH Migas hari ini.

"Jadi Komite II yang akan menjembatani dengan Kemendes agar terealisasikan program satu desa satu penyalur sesuai dengan program BBM satu harga dan tentunya agar pemerataan kesejahteraan dan pembangunan diseluruh daerah-daerah dapat terwujud dengan utuh. Tentunya ini sejalan dengan cita-cita dari DPD RI," ujar Bang Dailami, sapaan akrab Prof.Dr.Dailami Firdaus selaku Senator DKI Jakarta. ***