JAKARTA - Kegaduhan soal Mendagri menunjuk dua Pati Polri untuk menjabat plt Gubernur di Jabar dan Sumatera Utara terus berlanjut.

Pro dan kontra terus berkembang di tengah masyarakat. Untuk mengakhiri kegaduhan tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan agar Pemerintah mendengar aspirasi dari publik soal penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari Pati Polri.

"Kami serahkan sepenuh kepada Pemerintah untuk memutuskan mana yang terbaik. Pemerintah juga mendengar aspirasi publik atau opini masyarakat," kata Bambang Soesatyo di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, DPR RI, Selasa (30/1/2018).

Politisi Golkar yang biasa disapa Bamsoet ini, keputusan mengangkat Plt Gubernur dari Pati Polri itu adalah kewenangan Pemerintah, selagi tidak melanggar aturan atau Undang-Undang yang berlaku.

“Sebaiknya pemerintah mendengar apa yanh sudah disampaikam oleh publik. Bagi kami tidak ada pelanggaran hukum ya, silahkan saja itu kan domain Pemerintah soal netralitaskan masih belum pasti,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, spekulasi soal tidak netralnya Polri di Pilkada belum pasti, hingga Pemerintah berhak memutuskan siapa yang akan menjabat Plt Gubernur, baik dari Polri atau dari ASN Kemendagri itu sendiri.

"Justru spekulasi itulah yang harus diminimalisasi oleh pemerintah. Dan Pemerintah sekarang sudah mendengar aspirasi pubkik dan mengambil langkah-langkah untuk yang meminimalkan kegaduhan di tahun politik ini," jelasnya.

Namun, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan, dirinya tidak setuju atau setuju dengan keputusan Pemerintah untuk mengangkat Pati Polri menjadi Plt Gubernur.

“Saya bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju, ini adalah domain pemerintah yang bisa kita lakukan adalah mendukung Pemerintah. Menyerap aspirasi publik dan mengurangi kegaduhan,” tegasnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menunjuk dua Pati Polri untuk menjabat Plt Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut).***