MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah membeberkan alasan dibalik rencana menjadikan Pati Polri, Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumut. Mendagri mengungkapkan bahwa Pilkada Serentak di Sumut merupakan salah satu pilkada yang rawan akan konflik. Kendati demikian, penolakan tetap saja banyak terjadi dari berbagai kalangan. Munculnya penolakan rencana Mendagri tersebut merupakan suatu kewajaran.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik yang juga merupakan akademisi UIN SU Faisal Riza kepada RMOL Sumut.com, Sabtu (27/1/2018).

"Usul Menteri Dalam Negeri mengirim Pati Polri atas alasan keamanan dipertanyakan banyak pihak. Di samping beliau tidak menjelaskan apa indikator kerawanan itu, masyarakat Sumut juga merasa biasa-biasa saja atas isu potensi kerawanan pemilu," katanya.

Potensi konflik itu, jelas Faisal Riza, dapat terlihat menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Sumut. Namun, menjadikan Pati Polri sebagai Pj Gubernur bukan solusi atas masalah tersebut.

"Memang benar ada potensi konflik dalam Pilkada di Sumut yang disebabkan oleh isu SARA, mobilisasi massa, hoax di media, dan lainnya. Tapi mengirimkan Pati Polri sebagai Pj Gubernur bukan solusinya, tidak ada hubungannya bahkan," jelasnya.

Solusi untuk mengatasi potensi konflik di Pilkada Sumut 2018, tegas Faisal Riza, cukup dengan meningkatkan anggaran untuk Polda Sumut dan Kodam I/BB.

"Solusinya cukup tingkatkan kinerja Polda Sumut, Kodam I/BB dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dalam menjalankan pengamanan pra dan saat pelaksanaan pemilu. Meningkatkan koordinasi antara penyelenggara dan pengawas pemilu dengan Forkopimda juga menjadi solusinya," tandasnya.