strong>JAKARTA - Wasekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya membantah pernyataan Firman Jaya bahwa SBY terlibat mengatur proyek E-KTP dari kediamannya di Cikeas, Jawa Barat.

Menurut Riefky, SBY sebagai presiden ke 6 tidak mempunyai pikiran untuk mengatur - atur proyek karena lebih menghabiskan banyak waktu untuk masyarakat dan negara.

"Itu Fitnah, tidak pernah pak SBY mengatur proyek, beliau lebih penting memikirkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Tunjukan buktinya, " Ujar Riefky.

Riefky menjelaskan bahwa program E-Ktp ini merupakan program rakyat untuk kepentingan Pemilu. Menurutnya Jikapun ada yang menyalahgunakan program E-ktp, itu demi keuntungan kepentingan pribadi.

Ia juga menilai, tidaklah fair jika kasus hukum yang terjadi ujung-ujungnya untuk menyeret kepala negara.

"Janganlah sebentar-bentar menyeret-nyeret kepala negara seperti Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi kedalam kasus hukum. Ini jelas merupakan oknum yang menyalahgunakan program rakyat demi keuntungan pribadi. Mari kita serahkan kasus ini kepada aparat hukum khususnya KPK untuk membuka secara terang-benderang kasus E-ktp ini," ucap Riefky.

Riefky-pun percaya para kepala negara mempunyai niat baik untuk memperbaiki sistem demokrasi di republik ini pasca reformasi yang dimulai era Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan kini Jokowi. ***