MEDAN - Akhir-akhir ini, isu mahar politik jadi perbincangan hangat jelang Pilkada serentak 2018.

Apalagi setelah pernyataan kontroversial dilontarkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.

Ia mengaku dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto agar diusung pada Pilgub Jatim.

Gubernur Sumut sekaligus Ketua DPW NasDem Sumut Tengku Erry Nuradi tak menampik bahwa praktik money politic masih menjadi bagian pada banyak gelaran Pilkada.

Namun, menurut Erry, hal ini sukar dibuktikan. Ia pun menganalogikan praktik money politic dengan seseorang yang buang angin. Baunya terasa, tapi tidak terlihat.

"Seperti orang buang angin, kecium tapi tidak bisa dibuktikan. Susahnya seperti itu," kata Erry.

Menurut Erry, banyak faktor yang menyebabkan praktik tersebut sulit untuk dihapuskan.

Baca: Heboh Pernyataan La Nyalla soal Uang Mahar Rp 40 M, Sudirman Said Akui Ongkos Ikut Pilkada Mahal

Ia pun berharap peran media massa untuk memberi pendidikan politik yang baik sehingga masyarakat nantinya tidak memilih berdasarkan uang.

"Tapi ini tergantung ekonomi kita. Kalau tingkat ekonomi kita baik, mental kita baik, pasti tidak mau seperti itu," ujarnya.