MEDAN-Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Keluarga Besar Marhaen (KBM) Wilayah Barat Drs Henkie Yusuf Wau MSi menegaskan program ekonomi kerakyatan di Sumut harus dilanjutkan.
Bahkan, meski politik di provinsi yang berbatasan dengan Aceh ini sedang hangat, program prorakyat harus semakin ditegakkan agar proses pilkada dapat memberi pengaruh positif pada keuangan rakyat. "Jangan semuanya diimpor. Misalnya alat peraga kampanye (APK) pun diimpor hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah ini tidak merasakan geliat politik tersebut," tega Henkie.Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara maritim agraris. Produk masyarakatnya berbasis kekayaan alam. Semua kebijakan harus mengacu pada produksi bangsa dalam maksud menambah perekonomian warga khususnya masyarakat proletar. "Semua warga Sumut harus memahami bahwa kapitalisme global mencengkeram negara berkembang, termasuk warga Indonesia. Bila praktik tersebut masuk, berarti rakyat kecil makin tertindas. Tetapi, bila program berbasis ekonomi kerakyatan dilanjutkan, maka kemungkinan kesejahteraan dapat diraih lebih cepat oleh seluruh tumpah darah Indonesia," tegas mantan birokrat yang mengabdi di Nias Selatan itu di Medan.
Henkie Yusuf Wau dan Syamsul Hilal hadir di Medan dalam diskusi ekonomi kerakyatan dengan mendengar pemikiran para Marhaenis sejati. Selain nama tersebut di atas, ikut sumbang pikir para senior seperti Syamsul Hilal, F Oento Hutapea. Diskusi dilakukan road to Seminar Nasional Kebangsaan KBM Sumut yang diagendakan diadakan pada pekan terakhir Januari 2017 dengan pembicara tokoh nasional dan ekonom internasional di antaranya Dr Refrison Baswel, Prof Soedigdo Adi dan Eros Djarot. "Kegiatan diketuai Troy Sirait," jelas F Oento Hutapea.
Pria yang disapa Oentowiryo itu mengatakan, kapitalisme dunia tidak memberi peluang besar pada UMKM. "Itulah sebabnya Marhaenisme sejati minta kebijakan harus prorakyat," katanya.
Syamsul Hilal menambahkan, UMKM pun harus mengibarkan bendera ekonomi kerakyatan karena ada pelaku usaha kecil tapi menggunakan kapital besar yang dimodali kapitalisme.
"Dari sisi itu pun harus diperhatikan. Lihatlah swalayan yang menjamur di Sumut. Di Medan, Deliserdang dan sekitarnya, hampir di tiap kelurahan minimal ada 3 swalayan bertameng UMKM. Itu mematikan usaha rakyat," tegas mantan anggota DPRD Sumut tersebut.
Menurutnya, program ekonomi kerakyatan yang jadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo harus diadopsi semaksimalnya. "Sekarang tahun politik. Biarkan elitnya bekerja tapi kebijakan harus kerakyatan dan menguntungkan warga yang murni UMKM," tutup Syamsul Hilal.