Oknum DPP Golkar Jangan Buat 'Gaduh' Demokrasi Politik di Sumut

MEDAN-Terkait isu Partai Golkar menarik dukungan dari HT Erry Nuradi di Pilgubsu 2018. Hal itu juga seolah dibenarkan Ketua DPP Golkar Nusron Wahid.

Omongan Nusron Wahid itu tak ayal membuat publik di Sumatera Utara gaduh. Bahkan ada yang nyeletuk menilai partai berlambang beringin tidak komitmen dengan yang sudah diputuskan. Awak media pun mempertanyakan hal tersebut kepada Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang.

Sahlul menegaskan sampai saat ini DPP Partai Golkar tetap memutuskan HT Erry Nuradi sebagai Cagubsu yang diusung Partai Golkar. Keputusan itu (penunjukkan T Erry) juga sudah sesuai mekanisme. Dibawa dalam Rapat Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar dan sudah diteken oleh Ketua Umum Golkar saat itu Setya Novanto dan Sekretaris Idrus Marham.

"Jadi, pernyataan-pernyataan dari beberapa oknum DPP Golkar yang terkesan membenarkan tarik dukungan dari Erry itu tidak begitu saja ditelan mentah-mentah. Oknum DPP Golkar jangan buat gaduh demokrasi politik yang sedang dibangun di Sumatera Utara,” tukas Sahlul.

Menurut Sahlul, isu soal Golkar tarik dukungan dari T Erry tidak pernah dibahas dalam Rapat Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar.

“Jika harus ditarik dukungan itu, ya harus sesuai mekanisme. Karena Tengku Erry diusung Golkar juga lewat mekanisme yang sudah kita lalui bersama bahkan melalui survey yang sudah dilakukan. Sampai saat ini survei meletakkan nama Tengku Erry di posisi teratas elektabilitasnya. Jadi tak bisa dicabut begitu saja,” tandas Sahlul.

“Kawan-kawan pengurus Golkar di kabupaten/kota se-Sumut menerima Tengku Erry (di Pilgubsu). Bukankah Ketum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto pernah berjanji akan lebih menyerahkan urusan Pilkada ke pengurus di daerah,” ujar Sahlul.

Menurutnya, jika ada perubahan dalam keputusan terkait Pilgubsu dan Pilkada di Sumut lainnya, harus ada usulan dari pengurus provinsi dan kabupaten/kota di Sumut. “Seperti Jawa Barat misalnya, keputusan diubah setelah ada usulan Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Sahlul.

Sahlul mengatakan hal itu semua bertujuan untuk menjaga citra partai di mata publik. “Kita harus komitmen dengan yang kita putuskan. Kalau asal main putus cabut saja, lama-lama ditinggal rakyat partai kita ini. Mari membangun etika politik yang sudah kita jaga sama-sama, ini bukan khusus untuk Pilgubsu semata,” tandas Sahlul.