PANYABUNGAN - Sekitar 322 guru honor tenaga sukarela (TKS) SMA/SMK di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) 11 bulan belum menerima gaji honor. Mereka pun mengadukan nasibnya ke DPRD Madina, Senin (27/11/2017) "Kami bukan saja pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kami sudah menjadi pahlawan tanpa gaji. Itulah yang kami alami sekitar 322 guru honorer di Mandailing Natal. Sudah 11 bulan tidak pernah gajian, begitupun kami tetap bersabar mendidik anak bangsa," ujar Muhendri Hamid, juru bicara perwakilan guru honorer di hadapan anggota DPRD Madina.

"Hati kami semakin perih ketika anak anak kami meminta jajan. Selama ini untuk biaya rumah tangga dan transportasi ke sekolah terpaksa kami mengutang ke sana kemari. Kami tidak menyalahkan Dinas Pendidikan Madina, tapi tolong perjuangkan nasib guru honor ini," ujarnya.

Desi Purnama, perwakilan guru menambahkan, beberapa hari lalu pihaknya sudah menjumpai UPT Dinas Pendidikan Padangsidimpuan sebagai perwakilan Dinas Pendidikan Provsu. Dari situ dapat informasi bahwa SK guru akan diterima Desember dengan nilai pembayaran honor 40 jam. Sedangkan honor yang akan dibayarkan bulan Juli-Desember 2017.

Katanya, setelah dihitung hitung besaran honor 40 jam itu Rp 450.000-Rp 500.000. Angka ini tergolong cukup kecil dibandingkan honor sebelumnya yang mencapai Rp 1.000.000. Apakah penurunan menjadi Rp 450.000 ini realitis, tanyanya kepada anggota DPRD Madina.

Ia juga mempertanyakan bagaimana dengan honor bulan Januari-Juni 2017.

“Apakah yang enam bulan itu tidak dibayar atau raib begitu saja? Kami minta kepada anggota DPRD Madina agar segera membantu kami menuntaskan masalah honor ini," pintanya.

Perwakilan Dinas Pendidikan Madina, Dollar Afrianto menyampaikan telah menganggarkan pembayaran honor ini berupa bentuk hibah dalam APBD Madina Rp 3,8 miliar.

Masalahnya, sampai saat ini belum keluarnya SK honorer dari provinsi, sehinga dana hibah tersebut belum bisa diambil dari APBD Madina. Pihaknya dari Dinas Pendidikan Madina sudah berulang kali koordinasi dengan pihak Provsu, namun belum tuntas.

Sedangkan anggota DPRD Madina, Bahri Efendi Hasibuan mengusulkan agar membentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab, banyak sekali masalah yang harus dituntaskan, mulai dari honor yang belum dibayarkan, sampai nasib guru honorer ini di tahun tahun berikutnya.