MEDAN-Tidak pedulinya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan masukan warga kerap menjadikan anggota DPRD Kota Medan menjadi bulan-bulanan warga.

Anggota DPRD Medan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Medan, Ilhamsyah meminta SKPD untuk serius menyikapi masukan yang disampaikan warga dalam reses anggota DPRD Kota Medan.

“Apa yang bapak ibu sampaikan dalam reses anggota DPRD Medan kami sampaikan seluruhnya kepada Pemko Medan. Tapi sesungguhnya kami merasa malu, karena apa yang bapak dan ibu sampaikan lamban direspon SKPD. Makanya kami meminta SKPD untuk tidak main-main dengan usulan warga ini,” ungkap Ilhamsyah dalam reses III tahun 2017 di Jalan Pinang Baris T.B Simatupang, Medan Sunggal.

Ilhamsyah juga menambahkan tidak sedikit aspirasi warga di reses kali sama seperti aspirasi warga di reses-reses sebelumnya. Hal itu dikarenakan SKPD Pemko Medan lamban merespon aspirasi warga tersebut.

“Yang jadi malu kan kita sebagai anggota dewan. Mana kala masyarakat yang menyampaikan permasalahan di lapangan berjumpa kembali di reses berikutnya dan kami merasa malu, karena ditagih warga soal keluhan di daerahnya,” ujarnya.

Ilhamsyah menyadari salah satu alasan lambatnya Pemko Medan merdeka aspirasi warga itu dikarenakan keterbatasan anggaran, misalnya soal infrastruktur yang kerap dikeluhkan warga. Pemko Medan terkadang tidak bisa menganggarkan langsung pembangunan jalan dan lainnya tetapi harus melalui mekanisme penganggaran dan itu harus memakan waktu.

Dalam mewujudkan Kota Medan sebagai “Rumah Kita”, Ilhamsyah mengajak masyarakat untuk tidak pesimistis dalam menyampaikan masukannya kepada DPRD Kota maupun ke Pemko Medan langsung. Begitu juga aparatur Pemko Medan di lapangan untuk bisa lebih memahami warganya dan serius menyikapi permasalahan warga di lapangan.

“Kita perlu sinergitas yang baik, masyarakatnya dan Pemerintahannya, begitu juga dengan Wakil rakyatnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.

Warga Jalan Sunggal, Salbiah mengharapkan Pemko Medan bisa mengawasi kinerja aparatnya di lapangan, khususnya terkait pelayanan kesehatan. Soalnya, banyak warga tidak memahami prosedur administrasi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Seperti masalah BPJS. Kadang warga harus bolak balik meminta surat yang harus dipenuhi rumah sakit, sementara warga bingung tidak memiliki panduan yang jelas. Para petugas di lapangan untuk lebih manusiawi memperlakukan masyarakat dalam mendapatkan haknya terutama soal kesehatan,” paparnya.