MEDAN–Ketua Komisi D DPRD Medan, Sahat B Simbolon meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan merevitalisasi seluruh drainase untuk mengatasi banjir yang sering melanda Medan terutama di musim penghujan.
Politisi Gerindra itu menilai banjir yang terjadi disebabkan kebijakan-kebijakan khususnya menyangkut pada izin yang tidak berpedoman dan tunduk serta tak konsisten pada hasil kajian topografi area. Hal tersebut disampaikannya menyikapi banjir bandang yang terjadi di sejumlah kawasan di bantaran sungai Deli beberapa waktu lalu.
Menurutnya, persoalan banjir khususnya dibantaran sungai terjadi akibat terjadinya penyempitan sungai karena pembangunan yang berdiri di jalur hijau.Akibatnya keberadaan sungai yang ada di Medan tidak mampu untuk menampung volume air akibat kiriman dari gunung.
Selain itu, buruknya sistem drainase yang ada di Medan juga menjadi faktor penyebab terjadinya banjir di kota Medan. Sahat mencontohkan, seperti bangunan yang dibangun di Jalan Kejaksaan yang berdiri di jalur hijau.” Kenapa itu bisa berdiri di jalur hijau, ada apa itu?, ” tanyanya.
Kata Sahat Kamis (9/11), mengatasi persoalan ini, DPRD mendesak Pemko Medan untuk segera membenahinya dan mencarikan solusinya. Termasuk, membuat perencanaan dan kajian Detail Engineering Design (DED) yang sesuai dengan bentuk dan susunan wajah kota.
“Tanpa kajian dan masterplan yang jelas, persoalan banjir ini tidak akan bisa diatasi secara menyeluruh. Kajian yang kita maksud benar-benar kajian, jangan asal proyek saja. Sekarang kita minta mencari solusi dan tidak saling tuding disini,” katanya
Menurutnya, kajian penanganan pengendalian banjir salah satunya adalah dengan melakukan pemanfaatan ruang terlebih dahulu. Pemanfaatan ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang di implementasikan dalam bentuk peraturan zonasi, perizinan serta sanksi yang diterapkan.
“Sekarang seperti apa kajian tentang masterplan banjir ini, tidak jelas. apa benar sudah sesuai? jangan pas banjir kita sibuk , habis banjir udah dibiarin hilang ditelan waktu. Perhatikan betul kemana aliran airnya mengalir,” ungkapnya.
Aliran air yang dikatakannya yakni kawasan tangkapan air. Menurutnya, sampai saat ini, kawasan tangkapan air belum tersedia seperti penyediaan waduk, sungai, kanal dan lainnya.
“Bila perlu ini di Multiyears kan. Karena persoalan banjir ini lebih penting dan bersentuhkan dengan masyarakat. Tapi betul-betul dengan masterplan yang jelas. Ditata oleh tenaga-tenaga handal dan profesional. Minimal banjir ini berkuranglah, tidak seperti sekarang masyarakat menjerit,” tuturnya.
Selain itu, kawasan resapan air harus difungsikan secara maksimal. Dengan perencanaan penampungan dan peresapan air hujan ke dalam tanah, sehingga dapat membantu mengendalikan aliran air permukaan dan mencegah banjir yang datang setiap tahunnya di Medan.
“Kalau perencanaan ini benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh dan terstruktur, saya yakin tidak ada lagi persoalan 5 atau 10 tahun mendatang,” tutupnya.