MEDAN-Dugaan telah terjadinya tindak korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir atau Tobasa dari pihak eksekutif dalam kaitan penetapan APBD Perubahan 2017 terus menggelinding.

Guna pengusutannya warga yang tergabung dalam wadah Suara Rakyat Tobasa (SURAT) saat ini tengah berada di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadu.

Salah seorang anggota Presidium SURAT, Sahala Saragi, menginformasikan kepada medanbisnisdaily.com perihal pengaduan ke KPK tersebut, Senin (30/10/2017). Dikatakannya, yang diadukan adalah anggota legislatif dan eksekutif yang bersekongkol agar P-APBD 2017 disetujui dan ditetapkan.

Salah satu kejanggalan penganggaran di P-APBD 2017, kata Sahala, adalah terkait keberangkatan Dinas Pariwisata dan anggota DPRD ke Paris guna mengikuti event promosi pariwisata.

"Disebutkan pihak Dinas Pariwisata mereka berangkat ke Paris berdasarkan institusi Menteri Pariwisata. Tapi dia tidak pernah memperlihatkan surat institusi tersebut saat penyusunan anggaran. Berarti ada main mata antara eksekutif dengan legislatif," kata Sahala melalui sambungan telepon.

Keanehan lain, papar Sahala, beberapa saat sebelum P-APBD ditetapkan berlangsung pertemuan antara anggota DPRD dengan sejumlah SKPD di Pacenongan, Jakarta. Oleh Wakil Ketua DPRD Asmadi Lubis sudah diungkapkan ke publik bahwa terjadi bagi-bagi uang dari eksekutif ke legislatif dalam pertemuan di Pacenongan tersebut.

Ketika dihubungi medanbisnisdaily.com, Asmadi membenarkan pernyatannya itu. Setiap anggota dewan, kecuali dirinya, menerima uang Rp 40juta dari eksekutif. Uang itu merupakan imbalan agar P-APBD disahkan.

"Sebagai Wakil Ketua DPRD yang juga orang hukum tidak mungkin saya tidak bertanggungjawab atas pernyataan tersebut. Saya siap membuktikannya jika dipanggil KPK," ujarnya.

Asmadi menyambut baik pengaduan warga atas nama SURAT ke KPK. Seharusnya upaya pengaduan itu sudah dilakukan seketika dia mengungkapkan ke publik tentang adanya imbalan pengesahan P-APBD.

Dalam hal ini Asmadi memastikan ada keterlibatan Bupati Tobasa Darwin Siagian agar P-APBD segera disahkan. Sehingga ditempuhlah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.

"Yang paling berkepentingan P-APBD disahkan kan Bupati, jadi kuat dugaan dia terlibat," tegas Asmadi yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra.