MEDAN - Ratusan guru honorer dari beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) berunjuk rasa ke gedung DPRD Sumut, Rabu (25/10/2017) di Jalan Imam Bonjol, Medan.
Dalam aksinya, para guru mengadukan hak mereka yaitu gaji yang belum dibayarkan. Tak tanggung-tanggung, selama 10 bulan mereka belum menerima gaji. “Kami datang ke sini meminta keadilan kepada anggota dewan yang merupakan wakil rakyat. Sebab, selama 10 bulan kami tak digaji,” ujar salah seorang guru honorer, M Syarifuddin. Diutarakannya, guru honor tak digaji sejak awal tahun ini atau tepatnya bulan Januari hingga sekarang. Bahkan, gaji yang belum diberikan sangat jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP). “Gaji kami hanya berkisar Rp400 ribu sampai Rp150 ribu per bulannya. Itu pun tak juga diberikan,” ucap guru honor yang mengajar di salah satu SD Negeri kawasan Sicanggang, Kabupaten Langkat. Sementara, guru honor lainnya, Fakhrul Lubis menyebutkan, agar DPRD Sumut memperjuangkan nasib para honorer. Selain gaji, juga status pengangkatan PNS. “Pengangkatan PNS dari honorer Kategori II menjadi pada tahun 2013 hanya sebagian. Padahal, masih banyak lagi yang belum jelas statusnya. Namun, bukan berarti yang tersisa karena tidak mampu dan berkualitas. Tapi sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengumumkan hasil seleksi honorer kategori II pada tahun 2013,” cetusnya. Aksi unjuk rasa guru diterima oleh anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan. Sutrisno berjanji menyampaikan aspirasi dari para guru honorer tersebut kepada pemerintah. “Memang untuk mengakomodir tuntutan mereka ini satu-satunya adalah revisi UU ASN. Ini akan kita suarakan tuntutan mereka agar revisi tersebut segera dilaksanakan,” ujarnya.
Dalam aksinya, para guru mengadukan hak mereka yaitu gaji yang belum dibayarkan. Tak tanggung-tanggung, selama 10 bulan mereka belum menerima gaji. “Kami datang ke sini meminta keadilan kepada anggota dewan yang merupakan wakil rakyat. Sebab, selama 10 bulan kami tak digaji,” ujar salah seorang guru honorer, M Syarifuddin. Diutarakannya, guru honor tak digaji sejak awal tahun ini atau tepatnya bulan Januari hingga sekarang. Bahkan, gaji yang belum diberikan sangat jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP). “Gaji kami hanya berkisar Rp400 ribu sampai Rp150 ribu per bulannya. Itu pun tak juga diberikan,” ucap guru honor yang mengajar di salah satu SD Negeri kawasan Sicanggang, Kabupaten Langkat. Sementara, guru honor lainnya, Fakhrul Lubis menyebutkan, agar DPRD Sumut memperjuangkan nasib para honorer. Selain gaji, juga status pengangkatan PNS. “Pengangkatan PNS dari honorer Kategori II menjadi pada tahun 2013 hanya sebagian. Padahal, masih banyak lagi yang belum jelas statusnya. Namun, bukan berarti yang tersisa karena tidak mampu dan berkualitas. Tapi sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengumumkan hasil seleksi honorer kategori II pada tahun 2013,” cetusnya. Aksi unjuk rasa guru diterima oleh anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan. Sutrisno berjanji menyampaikan aspirasi dari para guru honorer tersebut kepada pemerintah. “Memang untuk mengakomodir tuntutan mereka ini satu-satunya adalah revisi UU ASN. Ini akan kita suarakan tuntutan mereka agar revisi tersebut segera dilaksanakan,” ujarnya.